Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Freeport Indonesia (PTFI), di Ruang Komisi VII DPR RI, Rabu (19/2).
Adapun agenda rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno kali ini membahas rencana kerja (raker) PT Freeport Indonesia pascadivestasi serta mengevaluasi progres pembangunan smelter, dan lain-lain.
“Kami ingin mengetahui apa yang akan dilakukan Freeport setelah proses divestasi,” kata Eddy, seperti dikutip dari Liputan6.
Sekjen Partai Amanat Nasional ini juga meminta posisi strategis direktur operasional dan direktur keuangan diisi oleh WNI. Sebab, Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia, yakni 51,23 persen sejak 2018 lalu.
“Komisi VII meminta Direktur Utama Freeport Indonesia untuk ke depannya mengisi posisi direktur operasional dan direktur keuangan oleh Warga Negara Indonesia,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas alias Tony Wenas menjelaskan saat ini jabatan direktur operasi diisi oleh Mark Jerome Johnson, sedangkan direktur keuangan dipegang oleh Robert Charles Schroeder.
Ia juga menuturkan, pemegang saham baru saja menunjuk perwakilan putra Papua, Claus Wamafma sebagai direktur pengembangan masyarakat.
Ke depannya, ia berharap makin banyak putra Papua yang bisa menjabat posisi strategis di perusahaan tambang tersebut.
Selain meminta direksi orang Indonesia, Eddy juga meminta agar komposisi warga Papua di perusahaan tambang itu dinaikkan.
“Komisi VII meminta Freeport Indonesia meningkatkan persentase karyawan yang berasal dari warga Papua asli,” ungkapnya, seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Menjawab permintaan itu, Tony Wenas mengatakan Freeport Indonesia telah menyerap tenaga kerja dari warga Papua asli sebanyak 2.890 orang atau 40,7 persen dari total karyawan yang berjumlah 7.096 orang.
Akan tetapi, mayoritas tenaga kerja setara 4.061 orang atau 57,2 persen berasal dari non Papua, sedangkan sisanya tenaga kerja asing (TKA) berjumlah 145 orang atau 2,1 persen.