Partai Amanat Nasional berpendirian negara wajib menghormati dan melindungi kehidupan dan martabat warganya. Pemerintah harus menciptakan prakondisi, dimana warga negara dapat mengembangkan hak-hak individu dan tanggung jawab sosial.

Untuk menjamin terciptanya masyarakat madani yang bebas dari kesengsaraan, rasa takut, serta bebas dari penindasan, penghilangan paksa dan kekerasan, Partai Amanat Nasional menghormati hak asasi manusia yang berlaku universal. Partai ini mendukung ratifikasi konvensi Hak Asasi Manusia PBB.

Partai Amanat Nasional memperjuangkan otonomi masyarakat madani dan pembatasan kekuasaan negara. Lembaga oposisi merupakan sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu.

Partai Amanat Nasional menghendaki pertangggung-jawaban yang terbuka dalam pengurusan negara. Birokrasi ada untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya.

Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif mesti dibedakan secara tegas, untuk menjamin berlangsungnya proses saling kontrol diantara lembaga-lembaga itu. Partai ini turut memperjuangkan pembatasan masa jabatan presiden paling banyak dua kali lima tahun.

Pembagian kekuasaan pusat dan daerah mesti diterapkan untuk memberi kesempatan warga negara bertindak lebih otonom dalam mengembangkan daerah-daerah. Otonomi dalam mengurus sumberdaya, mencari pendanaan dan menikmati hasil-hasilnya, bukan hanya terbatas pada daerah tingkat dua, tetapi juga daerah tingkat satu.

Hak warga negara untuk berorganisasi dijamin. Asosiasi-asosiasi berdasarkan kesamaan tujuan, diperlukan sebagai sarana kehidupan baru. Pers dijamin kebebasannya. Untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi, media massa harus independen dalam mengumpulkan, mengolah dan menyiarkan berita.

Partai Amanat Nasional memperjuangkan dihentikannya penyelewenangan kekuasaan. Partai ini berjuang untuk menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Seluruh masyarakat harus mendapat akses pada sistem peradilan yang independen, adil dan murah.

Partai Amanat Nasional berpendirian krisis yang dialami Bangsa Indonesia berakar pada politik rezim Orde Baru yang melecehkan kedaulatan rakyat. Karenanya partai ini menentang setiap usaha yang mencoba mengembalikan kekuasaan Orde Baru dan para pendukungnya ke panggung politik. Tatanan Orde Baru mesti diganti sama sekali.