Partai Amanat Nasional menolak ancaman sanksi dari pemerintah terhadap masyarakat yang menunggak iuran BPJS.
Anggota DPR RI Fraksi PAN Saleh Daulay mengatakan, aturan sanksi terhadap penunggak BPJS Kesehatan dengan mempersulit proses pengurusan SIM atau paspor tidaklah tepat, mengingat motto daripada BPJS Kesehatan adalah gotong royong.
“Gini, pertama kan kalau motto daripada BPJS Kesehatan itu adalah gotong royong, jadi dengan gotong royong semua tertolong, kan itu mottonya,” ungkapnya di acara Talk Show TV One
Menanggapi polemik sanksi penunggakan BPJS Kesehatan ini, Saleh menyarankan agar lebih baik BPJS Kesehatan fokus terlebih dahulu terkait pendataan, sebab menurutnya pendataan peserta masih banyak yang perlu di cleansing.
“Karena kalau kita hitung sekarang 265 juta rakyat Indonesia mestinya yang PBI itu kan 40%, jadi kalau jumlah penduduk kita 265 juta, 40% nya itu PBI. PBI itu maksudnya dibiayai oleh APBN. Jadi kalau itu nanti dibenahi, kalaupun ada kenaikan itu yang PBI kan gak kena sebetulnya karena dibayar pemerintah,” jelas Wasekjen PAN ini.
Saleh pun mengimbau kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan setiap persoalan, membangun kesadaran bersama, hingga melakukan pembenahan dari sisi manajemen di BPJS Kesehatan.
“Jadi masyarakat ini jangan ditakut-takutin lah, disayangi masyarakat ini supaya mereka juga sayang sama kita karena kita juga harus menekankan betapa pentingnya BPJS untuk kita pertahankan,” tutupnya.
Seperti diketahui Pemerintah tengah menyiapkan aturan sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan, seperti secara otomatis mempersulit mendapatkan pelayanan publik, seperti perpanjangan SIM, pembuatan paspor, dan IMB.