Isu pemekaran provinsi di Papua masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Seperti yang dikutip dari Tribunnews Papua, salah satu pihak yang menolak yakni Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Papua Abock Busup.
Bahkan, melalui jalur partai, Abock telah meminta perwakilan PAN di Komisi II DPR RI untuk menolak rencana tersebut.
“Secara politik, PAN akan meminta di Komisi II tidak mendukung tentang pemekaran provinsi. Benahi dulu provinsi induk yang ada,” ujar Abock di Jayapura, Selasa (7/1), dilansir dari Tribunnews Papua.
Menurut Abock, pemekaran provinsi bukanlah solusi yang tepat untuk mempercepat pembangunan di Papua.
Justru, ia menambahkan, pemekaran akan semakin membebani keuangan negara karena dengan anggaran yang diberikan ke Papua saat ini, tidak cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur di wilayah terisolir.
Ia juga mengungkapkan, saat ini ada pembangunan infrastrukturnya yang belum jalan. Kemudian, dana otonomi khusus (Otsus) sudah berkurang.
“PAN di Provinsi Papua, kami tidak mendukung pemekaran Papua, baik Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua apapun tidak usah, yang ada kita benahi dulu,” katanya.
“Lalu anggaran dari pusat itu tidak pernah naik. Lalu anggaran dari mana untuk buat pemekaran provinsi,” sambungnya.
Abock yang menjabat sebagai Bupati Yahukimo ini juga mengungkapkan, masyarakat tidak pernah meminta adanya pemekaran provinsi. Isu ini menurutnya hanya dimunculkan oleh oknum tertentu yang ingin memperoleh kekuasaan dengan proses singkat.
“Kalau ada yang bilang ini untuk kepentingan rakyat, rakyat yang mana? Satu provinsi saja tidak diatur dengan baik, kita tidak buka isolasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, penolakan rencana pemekaran di Papua telah dilontarkan oleh Ketua MRP Timotius Murib, Mantan Ketua DPR Papua (2014-2019) Yunus Wonda, dan beberapa tokoh lainnya.