Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku ingin berkata kasar karena harga gas masih mahal. Menanggapi hal tersebu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno memaklumi sikap Jokowi.
“Saya kira sangat wajar ya (sikap Jokowi) karena bagaimanapun juga kita sebagai negara yang punya kekayaan gas melimpah itu sesungguhnya bisa mengontrol harga gas ke tingkat keekonomian yang tidak membebani industri,” kata Eddy seperti dikutip dari Detik News, Selasa (7/1).
Menurut Eddy, salah satu penyebab masalah ini adalah ketersediaan gas.
“Tetapi sekarang ini memang dari hasil pemaparan diberikan oleh para pelaku industri ke Komisi VII memang di sana keluhannya adalah ketersediaan pasokan gas. Karena sekarang ketersediaan pasokan gas pasca 2021 itu masih menjadi tanda tanya, jadi beberapa pelaku industri terpaksa harus beli gas yang mahal,” ucap Eddy.
“Sekarang permasalahannya itu ada 2, satu di harga gas yang mahal, kedua ketersediaan pasokan ke depannya,” lanjutnya.
Eddy yang menjabat sebagai Sekjen PAN ini juga mengatakan, harus ada terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi harga gas mahal.
“Memang kelihatannya perlu ada terobosan, terobosan itu ya seperti halnya minyak mungkin ada perlu DMO untuk gas, Domestic Market Obligation. Jadi ada penjualan wajib ke pasar domestik. Selama ini kan gasnya banyak didedikasikan untuk ekspor, sementara di dalam negeri pasokannya kurang. Jadi saya kira kalau adanya DMO itu yang jelas masalah pasokan gas itu bisa teratasi. Secara otomatis namanya hukum permintaan dan ketersediaan itu otomatis kan harga juga terevisi,” pungkasnya.