Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai diplomasi yang dilakuka pemerintah ke luar Negeri masih belum maksimal.
Hal tersebut, lanjut Hafisz Tohir, terbukti dari masih sedikitnya negara-negara investor yang mengetahui informasi tentang apa yang saat ini sedang ditawarkan pemerintah kepada negara maju untuk masuk sebagai investor maupun mitra dalam pembangunan di dalam negeri.
“Hal ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi informasi tentang indonesia kepada mereka melalui perwakilan RI di luar negeri, baik diplomat atase maupun perwakilan perdagangan dan investasi Indonesia di luar negeri,” ujar Hafisz Tohir usai menjadi pembicara dalam acara ‘BKSAP Day’ yang merupakan rangkaian dari kegiatan kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Universitas Lampung (Unila), di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Selasa (3/12) seperti dikutip dari situs resmi DPR RI.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional ini, akan lebih kuat lagi jika fungsi diplomasi tersebut juga dilakukan para anggota legislatif yang notabene juga memiliki kewajiban untuk menyukseskan pembangunan di Indonesia.
Ia juga menjelaskan, eksekutif atau Non Government Organization (NGO) yang berada di perimeter yang berhubungan dengan hal sejenis, seperti lingkungan atau investasi terkadang mereka tidak bisa mentransfer maksud dan kehendak bangsa.
“Hal inilah yang akan kita jembatani dari APBN itu, sehingga kita tahu apa yang harus kita capai dalam jangka waktu lima tahun ke depan . Oleh karenanya kita meminta dukungan kepada stakeholder kita terkait fungsi keempat DPR ini, yakni diplomasi parlemen, selain fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” jelasnya.
Hafisz Tohir berharap, sekecil apapun uang yang berasal dari APBN itu bisa tersalurkan langsung untuk hal-hal yang bermanfaat dan produktif.
“Sehingga tiap sen APBN yang dikeluarkan menghasilkan sesuatu yang berguna. Jangan sampai kita membangun kemudian menjadi sia-sia,” tandasnya.