Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara (AMDN) yang merupakan perkumpulan mahasiswa program doktor dari PTN dan PTS seluruh Indonesia menemui Legislator PAN Prof. Zainuddin Malik, di Ruangannya, DPR RI, (Minggu, 13/10).
Kedatangan mereka adalah untuk mengadukan layanan Kemenristekdikti terkait dengan seleksi Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) 2019.
“Kami belum lolos dalam seleksi ini, bukan karena tidak memenuhi syarat, tetapi karena Kemenristekdikti tidak transparan,” ungkap ketua AMDN, Jasril Piliang.
Mahasiswa pascasarjana UPI Bandung ini menyatakan bahwa pengumuman BPP-DN dilakukan oleh Kemenristekdikti setelah mahasiswa S-3 tahun 2019, setelah registrasi dan pembayaran UKT.
“Bahkan ada yang sudah mengikuti perkuliahan. Akibatnya, banyak mahasiswa yang sudah telanjur pindah dan membawa keluarganya tidak sanggup meneruskan pendidikannya, karena ternyata usulan BPP-DN nya tidak diterima,” jelas Jasril yang didampingi Sekretarisnya, Moh. Rahman.
Staf pengajar STKIP Padang Pariaman itu menilai sistem seleksi penerimaan beasiswa BPP-DN 2019 tidak jelas dan tidak transparan. Kalau penerima beasiswa BPP-DN tahun 2019 diambil berdasarkan perengkingan nilai hasil tes masuk perguruan tinggi penyelenggara BPP-DN, seharusnya pihak perguruan tinggi penyelenggara BPP-DN mengumumkan hasil perengkingan tes masuk mahasiswa S-3 secara terbuka.
“Namun itu tidak pernah dilakukan”, tegasnya.
“Begitu juga dalam panduan beasiswa BPP-DN 2019 tidak dicantumkan bahwa kelulusan berdasarkan perengkingan hasil tes masuk pada perguruan tinggi tujuan,” tambahnya.
Prof. Zainuddin Maliki memahami keluhan mahasiswa AMDN tersebut dan akan meminta klarifikasi Kemenristekdikti kenapa belum bisa dipenuhi seperti yang telah diberikan kepada mahasisws angkatan 2018.
Seharusnya Kemenristekdikti bisa memenuhi tuntutan mereka, karena sebenarnya keluhan ini sudah pernah disampaikan Komisi X.
“Kemenristekdikti harus menunjukkan komitmennya. Hal ini penting sekali karena berkaitan dengan transparansi, rasa keadilan dan peningkatan mutu dosen,” ungkap anggota FPAN yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya 2003-2007 dan 2008-2012 itu.
Related posts
Terkini
- PAN Harap Bank Syariah Indonesia Jadi Leading Sector Pemulihan Ekonomi Nasional March 9, 2021
- PPKM Mikro Diperpanjang, PAN Minta Data Evaluasinya Dibuka March 9, 2021
- Fraksi PAN Tolak RUU Ibu Kota Negara Masuk Prolegnas 2021 March 9, 2021
- PAN Ajak Masyarakat Beli Produk Dalam Negeri March 5, 2021
- Pertama di Madura, Gaji Anggota DPR PAN Dihibahkan Untuk Petani March 5, 2021