TALIWANG– Suhu politik di Kabuppaten Sumbawa Barat (KSB), kian memanas menjelang Pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang. Berbagai cara diterapkan meski disadari atau tidak jika pola itu tidak terdidik.
Terkait hal itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD setempat, Muhammad Hatta, meminta Penjabat Bupati dan Panwas Pilkada untuk tegas menyikapi terkait beredarnya kartu BPJS bodong yang digunakan salah satu calon tertentu untuk alat Kampanye. “Ini sama artinya bentuk upaya pembodohan kepada masyarakat. RSUD dan Dinas Kesehatan (Dikes) kami minta untuk menyikapi juga dengan tegas penggunaan BPJS dalam kegiatan politik,” ujarnya.
Pihak BPJS kata Muhammad Hatta, harus memberikan klarifikasi karena beredarnya kartu BPJS bodong di tengah situasi politik menjelang Pilkada, kian meresahkan saja. “Pola kampanye seperti itu sangatlah tidak sehat,” tegasnya.
Selain itu sambungnya, upaya mobilisasi terhadap PNS mulai tercium. Potensi seperti ini bisa menciderai sistem demokrasi Pilkada. “Saya minta Penjabat Bupati tidak tinggal diam,” serunya.
“Kalau ini dibiarkan, mungkin saja calon lain akan melakukan pelanggaran yang sama, karena tidak ada upaya dari panwas dan bupati untuk menyikapinya,” lanjutnya.
“Kalau ini dibiarkan, mungkin saja calon lain akan melakukan pelanggaran yang sama, dikarenakan ada Paslon tertentu jelas melakukan pelanggaran namun tidak ada upaya dari Panwas dan Bupati untuk menyikapinya,” lanjut Hatta.
Oleh sebab itu, Hatta menghimbau kepada semua pihak untuk merapatkan barisan membangun demokrasi, dengan upaya terhadap semua Paslon untuk membangun KSB dengan semangat dan tujuan yang sama menjadikan KSB yang lebih baik, pungkas Hatta.
Sumber: http://www.gaungntb.com/2015/11/25/fpan-dprd-desak-penjabat-bupati-sikapi-beredarnya-bpjs-bodong/
