Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memilih melakukan pembatasan operasional KRL Jabodetabek ketimbang penghentian KRL selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) karena pandemi Corona (COVID-19).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani menyebut pejabat terlalu banyak melontarkan istilah yang membuat masyarakat kebingungan.
“Saya kadang resah melihat pejabat bicara bukan ini dan bukan itu. Jangan kebanyakan istilah. Pembatasan bukan penghentian. Warga jadi bingung. Ada situasi tertentu, menurut saya, terutama ketika krisis, kita mesti hitam-putih saja lihat masalah,” kata Zita melalui keterangan tertulis, seperti dikutip dari Detikcom, Minggu (19/4).
Zita menyebut tidak semua warga paham terkait kebijakan pembatasan KRL. Kebingungan ini bisa menimbulkan bahaya penyebaran virus Corona di stasiun.
“Kan tidak semua kita cepat paham pembatasan atau penghentian. Ada warga yang datang ke stasiun, tahunya habis waktunya nunggu di stasiun karena kereta lama, lalu malah terjadi penularan,” ujar Zita.
“Kalau ingin pembatasan sosial, ya, hentikan saja (operasional KRL). Biarkan ambulans saja yang jemput kalau ada yang kritis. Kita ingin ini cepat menurun. Kurva masih belum landai,” tambahnya.
Zita juga mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta operasional KRL dihentikan selama PSBB. Dia menyebut, pekerja formal ataupun informal akan sama-sama terkena imbas penghentian KRL.
“Kalau saya dukung Pak Anies minta penghentian saja. Jangan kebanyakan istilah, tetap di rumah saja. Italia itu ribuan orang meninggal karena warganya masih banyak yang ignorance, bodo amat. Sekarang, nyawa banyak orang ada di tangan kita,” sebut Zita.
“Lalu, yang bekerja di sektor informal gimana? Yang formal dan informal, sama pusingnya sekarang. Yang akan bertahan, pasti yang berhasil lihat peluang,” sambungnya.
Lebih lanjut, di situasi pandemi Corona, Zita berharap televisi nasional bisa memberikan tayangan edukasi untuk masyarakat.
“Jadi, saya ingin TVRI Jakarta bikin acara yang banyak membahas bisnis, skill, dan sebagainya, yang dapat bermanfaat buat warga menemukan peluang baru,” kata Zita.
Seperti diketahui, 5 daerah di Jawa Barat dan DKI Jakarta meminta agar KRL Jabodetabek dihentikan operasionalnya selama PSBB. Namu Kemenhub menolak permintaan itu dan memilih melakukan pembatasan operasional KRL.