Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Fraksi PAN Husmaruddin menyoroti bantuan provinsi untuk SMA dan SMK yang ada di Sulsel.
Ia juga mempertanyakan fokus RAPBD Sulsel Tahun 2020 untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan meminta Pemprov Sulsel menjabarkan visi dan misi terkait SDM, khususnya dengan melihat kondisi pendidikan di Sulsel saat ini.
“Kembali masalah SDM ini, memang Dinas Pendidikan yang ditarik ke Provinsi, khususnya SMA-SMK, ini kalau kita jalani semua dapil, dari dapil 1 sampai 11, banyak sekali sekolah-sekolah kita yang memprihatinkan, dan kami angkat dalam pandangan fraksi PAN kemarin untuk menanggapi RAPBD kita ini,” ujar Husmaruddin dalam rapat Badan Anggaran DPRD Sulsel di gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (25/11/2019) seperti dikutip dari Detik News.
“Selama ini kami belum pernah melihat seperti apa rencana aksi kita untuk penanganan pendidikan terutama SMA-SMK. Dan di sisi lain kami melihat bahwa di RAPBD ini ada kecenderungan beberapa pembangunan-pembangunan yang monumental yang bukan kewajiban kita secara utuh dan bukan fokus APBD kita,” lanjutnya.
Husmaruddin juga menyinggung bantuan keuangan daerah sebesar Rp 500 miliar yang diajukan Pemrov Sulsel di RAPBD 2020.
“Katakanlah yang Rp 500 miliar itu sudah tepat, dan apakah sudah tidak bisa berubah, misalnya dari Rp 500 miliar diarahkan Rp 100 miliar untuk SDM pendidikan misalnya,” imbuhnya.
Dari kajiannya terhadap draf RAPBD 2020, ia menilai bantuan keuangan daerah sebesar Rp 500 miliar yang diajukan Pemrov Sulsel diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur dengan maksud menarik dana dari pemerintah pusat. Salah satunya untuk memperbaiki jaringan jalan dan menciptakan konektivitas antarwilayah.
“Ternyata setelah saya mengecek data di Kementerian (PUPR), Dirjen Jaringan Jalan, data menunjukkan bahwa 2019 yang lalu kita memperoleh dana lebih Rp 1 triliun. Hari ini yang dilelang hanya Rp 800 miliar untuk 2020, yang sementara dalam daftar lelang di Kementerian PUPR Dirjen Jaringan Jalan,” katanya.
“Sehingga saya tidak punya keyakinan sampai hari ini bahwa dana bantuan keuangan ini dalam rangka menyempurnakan kewenangan itu. Sehingga saya butuh penjelasan hari ini, karena ini postur APBD kita,” sambungnya.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Sulsel beranggapan, bantuan keuangan daerah sebesar Rp 500 miliar yang diajukan Pemrv Sulsel belum dipikirkan secara matang oleh Pemrov Sulsel bersama Banggar DPRD dan meminta APBD Sulsel tahun 2020 seharusnya berfokus pada pembangunan SDM, infrastruktur, ketahanan pangan, hingga distribusi ekonomi baru.
“Kelihatannya tidak margin, tidak connect (nyambung) dengan baik terhadap porsi bantuan keuangan yang diinginkan KUA-PPAS. Dan pihak tim anggaran eksekutif perlu memberikan pemahaman kepada kami untuk sinergitas, kaitannya dengan capaian visi-misi yang ada hubungannya dengan bantuan keuangan itu,” pungkasnya.