Legislator Komisi VII DPR angkat bicara menanggapi pemberitaan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang mengklaim mencatat laba bersih sebesar US$ 74,1 juta atau setara Rp 1,07 triliun (kurs Rp 14.500) pada kuartal I-2020.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan klaim keuntungan Krakatau Steel (KS) tersebut sesungguhnya lebih bersifat kosmetik ketimbang riil.
“Jika dilihat laporan keuangannya, KS bisa untung di kwartal I 2020 karena mencatat laba selisih kurs sebesar USD 114 juta atau setara Rp 1.65 triliun dan penjualan aset berupa inventaris senilai hampir USD 34 juta atau hampir Rp 500 milyar. Namun, disisi lain, penjualannya justru turun hampir 35 persen,” jelas Eddy.
Eddy yang juga merupakan Sekjen DPP PAN ini menjelaskan bahwa kinerja riil perseroan sesungguhnya masih merugi.
“Jika keuntungan Rp 1.07 triliun dikurangi keuntungan kurs dan penjualan aset, KS tetap rugi sekitar Rp 550 miliar. Inilah gambaran kinerja KS yang sesungguhnya,” ungkapnya.
Eddy mengakui adanya efisiensi biaya dalam operasi dan produksi KS, namun jumlahnya tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari keuntungan non operasional.
“Memang kita apresiasi bahwa ada efisiensi biaya dalam operasi dan produksinya, tetapi nominalnya tidak sebanding dengan nilai dari keuntungan non operasional berupa selisih kurs dan penjualan aset,” sambung pria yang pernah menjabat sebagai Direktur Investment Banking Merrill Lynch untuk Asia Pacific ini.
Eddy meminta KS maupun pemegang sahamnya untuk mengantisipasi kerugian perseroan yang akan terjadi akibat wabah Corona.
“Ke depannya, kinerja KS diperkirakan memburuk, sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang babak belur akibat Covid 19. Industri konstruksi dan migas yang menjadi konsumen besar KS praktis nyaris mati suri tahun ini. Oleh karena itu saya mengantisipasi di akhir tahun 2020 KS akan merugi kembali,” ucapnya.
“Namun karena KS merupakan salah satu industri strategis nasional dengan investasi yang begitu besar dan menyerap tenaga kerja yang signifikan, pemerintah tentu akan memberikan dukungan agar KS tidak kolaps,” tutup Anggota DPR dari Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.
Related posts
Terkini
- PAN Harap Bank Syariah Indonesia Jadi Leading Sector Pemulihan Ekonomi Nasional March 9, 2021
- PPKM Mikro Diperpanjang, PAN Minta Data Evaluasinya Dibuka March 9, 2021
- Fraksi PAN Tolak RUU Ibu Kota Negara Masuk Prolegnas 2021 March 9, 2021
- PAN Ajak Masyarakat Beli Produk Dalam Negeri March 5, 2021
- Pertama di Madura, Gaji Anggota DPR PAN Dihibahkan Untuk Petani March 5, 2021