Komisi VII DPR RI meminta usulan BPH Migas agar segera merealisasikan Bagian Anggaran (BA) tersendiri. Menurut Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Andi Yuliani Paris, isu penyediaan dan penyaluran BBM dan gas bumi penting dan strategis karena menjadi tuntutan pertumbuhan dan pembangunan untuk setiap daerah.
Yuliani menilai pengaturan dan pengawasan yang efektif dalam penyediaan dan pendistribusian BBM adalah kunci untuk terjaminnya energi berkeadilan sesuai tagline Kementerian ESDM.
“Kami menyoroti tugas BPH Migas yang mengemban tugas dalam pengaturan dan pengawasan perlu mendapat dukungan juga dari Kementerian ESDM supaya bekerja lebih optimal, salah satunya adalah kemandirian dalam pengelolaan anggaran dimana pemanfaatan iuran Badan Usaha lebih dapat dipertanggungjawabkan, tentunya untuk kemajuan industri hilir migas,” ujarnya, dilansir dari Detikcom, Senin (25/1/2021).
Hal ini disampaikan saat rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I Jakarta yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, (19/1).
Lebih lanjut, dia menyampaikan sesuai kesimpulan Rapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM pada tanggal 25 Juni 2020 pada angka 5 disebutkan bahwa Komisi VII DPR Rl mendukung BPH Migas untuk memiliki Bagian Anggaran (BA) tersendiri sepanjang sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan PP 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
“Artinya semua yang sudah disepakati di Komisi ada kesimpulannya, tidak sekedar ditulis, ditindaklanjuti”, tegasnya.