Komisi VII DPR RI mencecar PT PLN (Persero) mengenai tagihan listrik pelanggan yang melonjak saat pandemi Covid-19. Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno, banyak keluhan di masyarakat mengenai kondisi tersebut.
“Saya mendapatkan keluhan banyak juga dari konstituen saya di Dapil Kota Bogor, Kabupaten Cianjur. Di Kota Bogor saja, Pak, pelanggan mengeluh karena mendapatkan tagihan yang melonjak. Dimana empati PN untuk warga yang tagihan listriknya naik?,” kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama PLN, dilansir dari Detikcom, Rabu (17/6).
Dia menilai, komunikasi PLN harus diperbaiki kepada para pelanggannya. Masyarakat pun perlu diberi penjelasan dengan bahasa yang sederhana.
Bahkan dirinya mengingatkan agar pihak PLN tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak pantas di tengah situasi sekarang.
“Terkait komunikasi, Pak, masyarakat lagi susah, kaget dengan adanya lonjakan tagihan. Jadi tolong dari PLN jangan sampai ada kata-kata, kalimat, mengatakan bahwa masyarakat tentu bekerja dari rumah, banyak yang nonton drama Korea, nggak usah, Pak. Itu kan bahasa-bahasa yang non-sains, Pak,” ujarnya.
“Masyarakat lagi susah. Ini masalah serius, masa ditanggapi dengan bahasa-bahasa lelucon seperti itu. Nah, ini kami mohon perhatian Ibu-Bapak di PLN agar hal ini bisa diperbaiki,” lanjutnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Abraham Lunggana alias Haji Lulung juga mendengar keluhan yang sama dari masyarakat di Aceh. Mereka mengalami tagihan listrik yang melonjak signifikan.
“Di Aceh misalnya bahwa yang tidak digratiskan, (tagihannya) naik itu hingga 100 persen naiknya. Terus kemudian yang (menggunakan) token juga naik sekitar 50 persen. Biasanya Rp 400 ribu sebulan masih bisa, (sekarang) belum genap tanggalnya sudah bunyi, naik Rp 200 ribu,” tambahnya.