Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Faisal Hariyadi menyebut, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memberikan nilai tambah bagi suatu daerah.
Pandangan ini muncul setelah Komisi II DPRD Banjarmasin melakukan kunjungan kerja ke Kota Bogor, tepatnya ke kantor Dinas Koperasi dan UKM. Pasalnya, selama ini keberadaan PKL di Banjarmasin dianggap menjadi masalah.
“Bagi Pemkot Bogor, keberadaan PKL justru menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan mereka diberdayakan dan ditata dengan tepat,” ungkapnya, seperti dikutip dari Kalsel Prokal.
Faisal menyebut, PKL di Kota Bogor justru diberdayakan, bukan diberantas. Keberadaan PKL juga termasuk memicu munculnya koperasi-koperasi yang dikelola secara sehat, sehingga PKL benar-benar terkelola dengan baik.
“Dengan itu, maka PKL tersebut diajak ikut dalam koperasi bersama yang tergolong sehat dan bisa memiliki beberapa aset. Bahkan sebuah hotel dengan pendapatan miliaran rupiah,” jelasnya.
Pemkot Bogor juga memanfaatkan para korporat dan pengusaha dalam penataan PKL. Dana CSR yang diterima diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas PKL di lokasi yang sudah ada.
“Saat ini bahkan mereka sedang membahas sebuah peraturan daerah tentang pemberdayaan PKL. Ini inisiatif dewan, untuk segera ditetapkan jadi perda. Dengan itu maka PKL keberadaannya benar-benar diakui,” tuturnya.
Faisal menambahkan, keseriusan Kota Bogor dalam menata keberadaan PKL juga ditunjukkan dengan adanya bidang khusus PKL di Dinas Koperasi dan UKM, sehingga langkah serta kebijakan pemerintah lebih terarah dan terawasi.
“Ini nantinya tentu bisa ditiru untuk diterapkan di Banjarmasin. Tentu dengan harapan dapat tercapai, sesuai sistem pemberdayaan dan penataan yang tepat,” pungkasnya.