YOGYAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) akan menerapkan sistem ganti rugi atau kompensasi bagi calon legislatif (caleg) dari partainya yang gagal meraih kursi parlemen pada Pemilu 2019. Kompensasi itu hanya berlaku di internal PAN, bukan di partai lain.
“Dalam satu dapil yang menang, wajib memberi konpensasi pada yang tidak lolos. Besarannya disesuaikan kesepakatan bersama,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Hanafi Rais, Minggu (22/10/2017).
Hal itu disampaikan Hanafi dalam pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakorwil) II DPW PAN DI Yogyakarta di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta. Konpensasi itu merupakan salah satu dari tiga mekanisms pencalegan PAN hadapi Pemilu Legislatif 2019.
Selain kompensasi, mekanisme kedua yakni zonasi bagi calon dalam satu dapil. Artinya, dengan adanya zonasi tidak boleh ada “kanibalisme” sesama calon dari PAN.
“Harus bisa memisahkan daerah mana antara satu calon dengan calon lain dalam satu daerah pemilihan. Ini bisa menghindari kanibalisme sesama partai,” jelasnya.
Mekanisme ketiga, kata dia, tidak boleh kader PAN yang menjadi calon anggota legislatif melakukan tandem. Artinya, jika sudah menjadi calon di tingkat Provinsi, dia tidak boleh menjadi caleg lain di tingkat kabupaten kota atau nasional.
Hanafi optimis partainya lolos verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Anggota Komisi I DPR RI ini mengaku ada target tertentu dalam perolehan kursi legislatif.
“Secara nasional, PAN targetkan 80 kursi DPR RI. Dari Yogya kemarin hanya satu kursi, untuk 2019 nanti ditarget ada tambahan satu kursi,” jelasnya.
Sementara Ketua DPW PAN DIY Nazaruddin menargetkan bisa menambah jumlah kursi di masing-masing DPRD tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Sebagai contoh untuk tingkat provinsi, pihaknya manargetkan tambahan tiga kursi.
“Di DPRD DIY saat ini PAN mendapatkan delapan kursi, target Pemilu 2019 mendapatkan 11 kursi,” katanya.
Begitu juga di masing-masing kabupaten kota. Untuk di DPRD Gunungkidul saat ini ada tujuh kursi, targetnya 11 kursi, DPRD Kulon Progo dari sembilan kursi menjadi 10 kursi, DPRD Sleman dari enam kursi targetnya 10 kursi, DPRD Bantul dari enam kursi targetnya antara sembilan kursi. DPRD Kota Yogyakarta dari lima kursi menjadi sembilan kursi.
Hal itu disampaikan Hanafi dalam pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakorwil) II DPW PAN DI Yogyakarta di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta. Konpensasi itu merupakan salah satu dari tiga mekanisms pencalegan PAN hadapi Pemilu Legislatif 2019.
Selain kompensasi, mekanisme kedua yakni zonasi bagi calon dalam satu dapil. Artinya, dengan adanya zonasi tidak boleh ada “kanibalisme” sesama calon dari PAN.
“Harus bisa memisahkan daerah mana antara satu calon dengan calon lain dalam satu daerah pemilihan. Ini bisa menghindari kanibalisme sesama partai,” jelasnya.
Mekanisme ketiga, kata dia, tidak boleh kader PAN yang menjadi calon anggota legislatif melakukan tandem. Artinya, jika sudah menjadi calon di tingkat Provinsi, dia tidak boleh menjadi caleg lain di tingkat kabupaten kota atau nasional.
Hanafi optimis partainya lolos verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Anggota Komisi I DPR RI ini mengaku ada target tertentu dalam perolehan kursi legislatif.
“Secara nasional, PAN targetkan 80 kursi DPR RI. Dari Yogya kemarin hanya satu kursi, untuk 2019 nanti ditarget ada tambahan satu kursi,” jelasnya.
Sementara Ketua DPW PAN DIY Nazaruddin menargetkan bisa menambah jumlah kursi di masing-masing DPRD tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Sebagai contoh untuk tingkat provinsi, pihaknya manargetkan tambahan tiga kursi.
“Di DPRD DIY saat ini PAN mendapatkan delapan kursi, target Pemilu 2019 mendapatkan 11 kursi,” katanya.
Begitu juga di masing-masing kabupaten kota. Untuk di DPRD Gunungkidul saat ini ada tujuh kursi, targetnya 11 kursi, DPRD Kulon Progo dari sembilan kursi menjadi 10 kursi, DPRD Sleman dari enam kursi targetnya 10 kursi, DPRD Bantul dari enam kursi targetnya antara sembilan kursi. DPRD Kota Yogyakarta dari lima kursi menjadi sembilan kursi.
Related posts
Terkini
- PAN Harap Bank Syariah Indonesia Jadi Leading Sector Pemulihan Ekonomi Nasional March 9, 2021
- PPKM Mikro Diperpanjang, PAN Minta Data Evaluasinya Dibuka March 9, 2021
- Fraksi PAN Tolak RUU Ibu Kota Negara Masuk Prolegnas 2021 March 9, 2021
- PAN Ajak Masyarakat Beli Produk Dalam Negeri March 5, 2021
- Pertama di Madura, Gaji Anggota DPR PAN Dihibahkan Untuk Petani March 5, 2021