JAKARTA – Bupati Bojonegoro Suyoto ingin memastikan warganya bebas putus sekolah. Kang Yoto mengalokasikan anggaran sangat besar untuk beasiswa dan membuat aturan pendidikan inklusif tanpa batas usia dan status perkawinan.
Jumat (1/4/2016) pagi ini Kang Yoto mengumpulkan jajaran SKPD-nya di pendopo Kabupaten Bojonegoro. Ini adalah acara rutin setiap hari jumat, di mana jajaran Satuan Kerja Pemerintahan Daerah-nya melaporkan capaian kinerja. Di forum inilah Kang Yoto mengevaluasi kinerja jajaran SKPD-nya.
Dalam forum ini Kang Yoto memantau perkembangan Bojonegoro di berbagai sektor. Salah satu yang jadi perhatian Kang Yoto adalah keluhan dari warga tentang efektifitas DAK pendidikan alias dana beasiswa untuk siswa.
“Soal DAK pendidikan ada saran dari masyarakat yang kritis juga seperti setelah ini HP Android laris karena dana tidak dipakai bayar SPP tapi buat beli hp. Karena ingat saya jangan cash tapi voucher. Tapi ada yang voucher ada yang masuk tabungan. Saya ingin dipastikan anggarannya digunakan untuk pendidikan. Bagaimana memastikan anak-anak didorong untuk sekolah,” kata Kang Yoto dalam rapat evaluasi yang dihadiri seratus lebih jajaran SKPD Kabupaten Bojonegoro.
Kang Yoto kemudian memantau bagaimana persiapan UAN SMA yang tak lama lagi bakal dihelat. Kang Yoto ingin memastikan semua siswa jujur dalam melaksanakan ujian akhir itu.
“Jadi saya sudah ikuti semua sumpahnya, mudah-mudahan integritasnya naik. Yang penting bukan hasilnya, tapi prosesnya jadi berhasil karena jujur. Jadi saya minta Pak Camat dan Bu camat ikut hadir memastikan semua berjalan lancar baik dan jujur,” imbau Kang Yoto.
Beberapa kepala desa kemudian diminta melaporkan perkembangan realisasi beasiswa. Sejumlah kepala desa melaporkan adanya sejumlah persoalan seputar pencairan anggaran untuk siswi yang hamil, menikah, dan tak lagi sekolah. Kang Yoto pun memberikan panduan yang jelas, diselingi candaan yang memicu tawa peserta rapat evaluasi.
“Yang nggak boleh itu duitnya hilang, duitnya tidak dipakai sekolah, anaknya dapat duit tidak sekolah. Bagaimana kalau umur 23? nggak apa-apa. Kita ini menganut pendidikan inklusif, anak SMA tidak lagi dibatasi usia. Misalnya 30 tahun mau SMA ya rapopo, asal dia mau sekolah. SMA brengosan semua juga nggak opo-opo,” candanya memancing tawa hadirin.
“Karena ada yang masuk Paket C silakan, sekolah beneran ya silakan. SLB aja bisa dicampur sekolah normal kok. Termasuk kok menikah, jangankan menikah, hamil di luar nikah saja tidak boleh dipecat di sini, jadi selama anaknya mau sekolah harus didukung. Dia berhak mendapatkan pendidikan, malah bagus kok hamil gelem (mau) sekolah. Kalau mau cuti, tapi tidak dipecat, boleh neruskan lagi. Saya imbau Diknas jangan dikeluarkan, aliran inklusif ini,” katanya sembari tersenyum.
Kang Yoto mengingatkan aparat desa jangan merasa berhasil kalau sukses menyalurkan dana beasiswa itu. Tapi keberhasilan itu diukur dari upaya memastikan Bojonegoro bebas putus sekolah. “98 Miliar loh anggarannya, ibu bisa bikin jembatan tiga loh. Supaya menarik anak yang 7.000 tidak sekolah biar sekolah. Ada 49 ribu orang kita kasih beasiswa tahun ini,” pungkasnya.
Sumber: http://news.detik.com/berita/3177431/beasiswa-rp-98-m-di-bojonegoro-kang-yoto-tak-boleh-ada-yang-putus-sekolah
