ROKAN HULU – Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) M Syahril Topan ST meminta Pemerintah Kabupaten Rohul untuk menjadikan hasil reses DPRD, sebagai salah satu prioritas program pembangunan pemerintah daerah pada 2017 mendatang yang disusun melalui musrenbang mulai dari desa hingga tingkat kabupaten.
Sebab, hasil reses anggota DPRD adalah salah satu komponen dalam penyusunan rencana dan program kerja pemerintah daerah yang tertuang dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dari hasil reses ini, didapatkan fakta, apa sebenarnya aspirasi yang diinginkan masyarakat di daerah pemilihannya.
‘’Jika pokok pikiran anggota DPRD yang dihasilkan dari Hasil resesnya itu tidak masuk dalam program kerja pemerintah daerah, percuma saja reses itu dilaksanakan oleh DPRD. Sebagai wakil rakyat kita menyerap aspirasi dari bawah, tentunya hasil reses menjadi bahan pertimbangan dan diprioritaskan oleh pemerintah daerah,’’ungkap anggota DPRD Rohul M Syahril Topan ST, Kamis (31/3) di Pasirpengaraian.
Tak Hanya itu, Ketua DPD PAN Rohul itu meminta Pemkab Rohul memaksimalkan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rohul sebagai dapur pembangunan Rokan Hulu.
Sebab, selama ini peran Bappeda sebagai perencana pembangunan yang meramu masukan dari semua stakeholder pembangunan dinilai kurang difungsikan.
Satuan Kerja pemerintah daerah seolah berjalan dengan programnya sendiri, tanpa merunut perencanaan pembangunan yang telah dihasilkan dalam musrenbang.
‘’Seharusnya setiap stakeholder yang memberikan kontribusi pemikiran untuk pembangunan, harus diakomodir termasuk hasil reses DPRD, harus masuk ke dalam RKPD yang menghasilkan KUA-PPAS sampai APBD.
Ini tidak demikian, dinas A berjalan dengan progamnya sendiri, Dinas B begitu juga, padahal kita sudah punya perencanaan yang disusun melibatkan semua stakeholder,’’jelasnya
Topan berharap ke depan ada sinkronisasi dalam mekanisme perencanaan pembangunan. Dalam artian perencanaan pembangunan haruslah dibuka dan dijalankan secara konsisten.
Bappeda yang berfungsi sebagai dapur pembangunan, harus diberikan keleluasaan dalam membuat program pembangunan.
‘’Yakinlah, jika semuanya sinkron, akan menghasilkan program yang menyentuh terhadap persoalan masyarakat.Program itu tidak hanya bersifat fisik tetapi program yang meningkatkan ekonomi masyarakat,’’tutupnya
Sumber: http://riaupos.co/107353-berita-dewan-minta-hasil-reses-diakomodir-di-musrenbang-.html
Related posts
Terkini
- PAN Harap Bank Syariah Indonesia Jadi Leading Sector Pemulihan Ekonomi Nasional March 9, 2021
- PPKM Mikro Diperpanjang, PAN Minta Data Evaluasinya Dibuka March 9, 2021
- Fraksi PAN Tolak RUU Ibu Kota Negara Masuk Prolegnas 2021 March 9, 2021
- PAN Ajak Masyarakat Beli Produk Dalam Negeri March 5, 2021
- Pertama di Madura, Gaji Anggota DPR PAN Dihibahkan Untuk Petani March 5, 2021