Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim disarankan mempertimbangkan ulang pelaksanaan program Kampus Mengajar.
Demikian disampaikan anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki, dilansir dari Rmoldkijakarta.id, Kamis (11/2/2021).
Ia mengaku mengapresiasi kebijakan tersebut, tapi sekaligus berharap program Kampus Mengajar betul-betul efektif.
“Dari sisi konsep bagus, tapi efektivitasnya yang penting. Akuntabilitas itu bukan hanya akuntabilitas program, prosedur, keuangan, tapi juga akuntabilitas manfaatnya,” kata Zainuddin.
“Nanti anggarannya sudah tersedia apa belum, seberapa efektivitasnya. Ini program Mas Menteri di situ bagus-bagus, tapi efektivitasnya yang belum,” sambung dia lagi.
Zainuddin menuturkan, selain konsep yang bagus, implementasi di lapangan juga harus mendukung. Karena akan percuma jika konsep bagus akan tetapi eksekusi di lapangan malah berantakan.
“Policy yang bagus, tapi eksekusi buruk, ya hasilnya buruk. Implementasi jauh lebih penting daripada policy itu sendiri, bisa jadi bad policy tapi good execution itu hasilnya bisa good result,” katanya.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim menggagas program Kampus Mengajar sebagai salah satu solusi atas kendala pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dialami siswa jenjang pendidikan dasar selama pandemi Covid-19.
Untuk itu, mahasiswa semester 5 ke atas diminta mendaftar menjadi pengajar di Sekolah Dasar (SD) di wilayah domisilinya.
Sekolah yang menjadi prioritas sasaran khususnya yang berakreditasi C dan berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan, Terluar).
Sepanjang program, mahasiswa diminta mengajar 6 jam per hari secara daring dan luring. Selama masa program, mahasiswa dijanjikan menerima biaya kuliah, uang hidup dan nilai setara 12 satuan kredit semester (SKS).