Dalam upaya membantu pemerintah memerangi penyebaran virus Corona atau Covid-19, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Intan Fauzi menyalurkan bantuan kepada warga di dapilnya.
Bantuan tersebut berupa peralatan disinfektan, obat-obatan, makanan sehat Ibu, dan Balita, serta kelengkapan untuk tenaga medis antara lain Alat Pelindung Diri (APD) Coverall beserta Helmet, masker, dan sarung tangan.
“Bantuan ini merupakan wujud kepedulian sebagai wakil rakyat untuk masyarakat dalam mencegah penyebaran Covid-19,” kata Intan, seperti dikutip dari Antaranews Jabar, Senin (30/3).
Intan berharap bantuan ini bermanfaat untuk melindungi diri sekaligus mengantisipasi penyebaran virus yang sangat agresif dan mematikan.
“Bantuan yang diberikannya ini tidak hanya berhenti sampai disini. Saya akan terus memantau perkembangan yang terjadi dan terus berupaya memberikan kontribusi untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana yang sedang terjadi,” ujarnya.
Intan bersama anggota DPRD Fraksi PAN Kota Depok, Azhari, Nurhasan dan Lahmudin Abdullah juga menyampaikan berbagai bantuan berupa makanan balita, obat obatan untuk puskesmas dan alat disinfektan untuk disalurkan kepada masyarakat di berbagai wilayah Kota Depok.
Lebih lanjut, Legislator dapil Kota Bekasi – Kota Depok ini meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan APD untuk tenaga kesehatan penanganan Covid-19, terutama di daerah-daerah.
“Kami minta kepada Kementerian dan Lembaga serta Ketua Gugus Tugas Covid-19 Nasional, Doni Monardo untuk secepatnya menjamin ketersediaan APD bagi para tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menjadi frontliners penanganan virus Corona,” tutur Intan Fauzi.
Intan mengatakan, ketersediaan alat kesehatan, obat dan jejaring Rumah Sakit serta Laboratorium untuk penanganan Covid-19 sangat penting, mengingat tenaga kesehatan dan para medis merupakan garda terdepan pencegahan penyebaran virus corona ini.
Selain itu, Intan juga meminta pelaksanaan rapid test bisa dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga hasilnya sesuai yang diharapkan.
“Harus dipastikan juga ketersediaan dan adanya sosialisasi prosedur serta mekanisme yang tepat dalam pelaksanaan rapid test,” tegasnya.