Persoalan penanganan virus Corona harusnya diselesaikan secara bersama-sama. Hampir semua negara di dunia juga mengalami kegagapan menghadapi pandemi Corona.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Ashabul Kahfi di Jakarta, seperti dikutip dari Tribunnews, Senin (16/3).
Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan ini juga mengungkapkan, pemerintah pusat tidaklah lamban dalam bersikap jika dilihat dari gerakan cepat beberapa kepala daerah mengantisipasi virus Corona.
“Saya tidak menyebut lambat, tapi mungkin penuh pertimbangan. Kebijakan di level pusat kan menyangkut hajat hidup orang banyak seluruh Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar daerah berbeda kepulauan,” kata Kahfi,
Kahfi juga menambahkan, pertimbangan yang tidak kalah pelik adalah soal ekonomi. Indonesia dalam bayang-bayang resesi. Sementara pondasi ekonomi kita sektor informal, seperti UMKM. Jika pemerintah langsung mengambil kebijakan yang sama untuk seluruh Indonesia, mungkin dikhawatirkan Indonesia akan kolaps.
“Maka pemerintah pusat mengambil jalan tengah, kebijakan melakukan lockdown diserahkan ke kepala daerah karena mereka memahami betul keadaan di daerahnya. Meski ada yang beranggapan pemerintah pusat lepas tangan, saya berpikir pemerintah pusat sedang mengambil langkah yang hati-hati,” jelasnya.
“Saya kira kebijakan pemerintah pusat akan berbasis pada data, jadi bisa saja berubah setiap saat. Intinya saya yakin, pemerintah pusat tak akan berpikir mengorbankan rakyatnya. Jadi langkah yang diambil beberapa kepala daerah tidak usah dipertentangkan dengan pemerintah pusat,” tambahnya.
Kahfi menilai setiap daerah telah menjalankan anjuran pemerintah pusat sesuai kegentingan daerah masing-masing.
“Intinya pada masa-masa seperti ini pemimpin tidak boleh memandang enteng masalah, namun di sisi lain tidak boleh panik. Ambil keputusan berbasis data dan potensi persebaran Corona. Jangan berbasis perasaan ketakutan dan kecemasan belaka,” tukasnya.
Related posts
Terkini
- PAN Harap Bank Syariah Indonesia Jadi Leading Sector Pemulihan Ekonomi Nasional March 9, 2021
- PPKM Mikro Diperpanjang, PAN Minta Data Evaluasinya Dibuka March 9, 2021
- Fraksi PAN Tolak RUU Ibu Kota Negara Masuk Prolegnas 2021 March 9, 2021
- PAN Ajak Masyarakat Beli Produk Dalam Negeri March 5, 2021
- Pertama di Madura, Gaji Anggota DPR PAN Dihibahkan Untuk Petani March 5, 2021