pan.or.id, Jakarta – Partai Amanat Nasional (PAN) mempertanyakan rencana penunjukan dua jenderal Polri aktif sebagai Penjabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara yang akan menggelar pemilihan gubernur tahun ini. PAN memandang rencana itu dapat mempengaruhi netralitas Polri selaku penegak hukum.
“Ini bisa mempengaruhi netralitas Polri di Pilkada,” ujar Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno kepada wartawan, Jumat (26/1/2018).
Eddy menegaskan, pengangkatan Pj gubernur hendaknya tetap mengacu pada prinsip netralitas Polri dan ASN (aparatur sipil negara) dalam pelaksanan pilkada. Dia menyebut Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu juga pernah mengimbau agar anggota Polri, TNI dan ASN netral dalam pilkada.
Jika usulan itu benar-benar diterapkan, dia memandang masyarakat bisa bertanya-tanya ke pemerintah terkait kebijakan itu. Eddy juga mengingatkan soal Irjen (Pol) Anton Charliyan yang maju sebagai cawagub di Pilgub Jabar.
“Karena di Jabar ada anggota Polri yang menjadi peserta pilgub,” tuturnya.
Eddy memandang seharusnya Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini yang berwenang ialah Mendagri Tjahjo Kumolo, memberdayakan penjabat eselon I mereka sebagai Pj gubernur. Dia berharap pemerintah benar-benar netral dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.
“Kemendagri bisa memberdayakan eselon 1 dari daerah tersebut seperti Sekda (sekretaris daerah) yang relatif lebih mengerti masalah. Penunjukan ini bisa mengganggu reputasi Polri,” sebut Eddy.
Dua jenderal polisi yang diusulkan Tjahjo adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen M Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Kemudian Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Martuani Sormin menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara.
“Saya yang minta. Keputusan belum tahu, kan menunggu Keppresnya,” kata Tjahjo kepada wartawan, Kamis (25/1) kemarin.