BANJAR – Ketua Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN), Husev Hanis Hilmy, menyoroti pemerintah, terkait masih banyaknya warga Kota Banjar yang belum mempunyai hak milik tanah.
“Memang benar, bantuan pemerintah melalui program Rumah Tidak Layak Huni atau rutilahu, baik provinsi, kota, kabupaten dan desa, kepada warga telah dilaksanakan, walaupun belum maksimal,” ujar Husev, kepada HR Online, Jum’at (22/01/2016).
Namun, menurut dia, dalam hal ini ada kejanggalan yang perlu dipahami bersama, yakni masih banyak warga tidak memiliki hak milik tanah. Sehingga, rutilahu tidak sampai ke warga,” ujarnya, kepada HR Online. (22/01/2016)
Pasalnya, sejak 12 tahun Banjar berdiri hingga sekarang, belum ada gagasan dari pemerintah untuk menjawab solusi potret kemiskinan warga Banjar yang tidak memiliki tanah. Akibatnya, timbul kecemburuan warga miskin yang memiliki tanah dan yang tidak memiliki tanah pun terjadi.
“Pemerintah seharusnya mencontoh daerah Jakarta yang bisa memfasilitasi warganya dengan membangun rumah susun. Jika hal itu berat dilaksanakan, maka pemerintah menyediakan tanah hak guna pakai untuk warganya,” tegas Husev.
Sementara itu, Oman (63), salah seorang warga miskin di Dusun Sukamaju, RT.09, RW.05, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, yang menempati tanah seluas enam bata milik warga Kelurahan Bojongkantong, Kecamatan Langensari, sejak tahun 1980.
Oman menuturkan, selama ini dirnya belum pernah mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah, baik Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun perbaikkan rumah.
“Dapat bantuan ya mau, tapi gimana lagi. Apa karena tanah tidak punya atau pemerintah tidak perhatian,” tanya Oman
Sumber: http://www.harapanrakyat.com/2016/01/pemkot-banjar-harus-fasilitasi-rusun-untuk-warga-miskin/
