Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengeritik anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2021. Masalahnya, ada banyak pos anggaran yang dinilai janggal dan bisa direlokasi untuk kebutuhan mendesak lainnya. Ia mengaku telah menyisir pos anggaranyang dinilainya tidak jelas. Ada anggaran Rp84,3 triliun di Dirjen pelayanan Kesehatan (Yankes) yang bila ditelaah lagi masih bisa dilakukan penghematan.
Misalnya, ada pos anggaran pelaksanaan MotoGP sebesar Rp856,6 juta. Pos ini ia pertanyakan di hadapan Menkes saat rapat, yang katanya seperti menyusun anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga saja.
Yang juga terbilang janggal, ada pos anggaran sewa helikopter Rp322 juta. “Siapa yang mau naik helikopter ini dan mau ke mana,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini penuh tanda tanya, saat rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan, dilansir dari Kompas.tv, Senin (8/2/2021).
Terakhir, Saleh mempertanyakan pos anggaran untuk persiapan Rumah Sakit rujukan nuklir Rp1,12 miliar. Belum diketahui di mana RS nuklir ini akan dibangun.
Menurut mantan Ketua Pusat Pemuda Muhammadiyah itu, bila hanya persiapan pembangunan biasanya pos anggaran ini hanya diisi oleh kegiatan diskusi, workshop, atau FGD (Forum Group Discussion). Dan pelaksanaanya saat ini bisa menggunakan aplikasi Zoom. “Itu modalnya hanya kopi dan pisang goreng saja,” ujarnya.
Dalam telaah Saleh, anggaran yang Rp84,3 triliun itu kalau dilakukan penyisiran masih bisa dilakukan penghematan. “Saya sudah melakukan ini. Ini baru saya lakukan di satu dirjen dan dua direktorat,” katanya.
Related posts
Terkini
- Lorem ipsum dolor sit amet February 12, 2025
- Wamendagri Bima Arya Dorong Reformasi Birokrasi melalui Inovasi untuk Tingkatkan Efisiensi October 30, 2024
- Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN ungkap alasan menunjuk Eko Patrio sebagai SekJen PAN October 30, 2024
- Menteri Desa PDT, Yandri Susanto : Retreat Kabinet Merah Putih Menyatukan Hati dan Perasaan October 30, 2024
- Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi : Penggunaan Maung Sebagai Kendaraan Dinas Adalah Komitmen Pemerintah Pada Pengembangan Industri Dalam Negeri October 30, 2024