Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM) Mikro mulai 9-22 Maret 2021. Namun, sebagian pihak mempertanyakan efektivitasnya, karena angka kasus positif Covid-19 masih tinggi.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay berpandangan pemerintah semestinya membuat laporan resmi secara berkala mengenai pelaksanaan PPKM Mikro itu. Sejauh mana perkembangan yang dicapai untuk menekan angka Covid-19 dengan PPKM Mikro.
“Jadi, menurut saya sebetulnya harus ada laporan resmi berkala. Misalnya gini, PPKM dimulai kapan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu dilaporkan sekian perkembangan yang terpapar Covid-19. Diperpanjang kan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kemudian dilaporkan lagi,” kata Saleh, dilansir dari Okezone.com, Selasa (9/3/2021).
Menurut Anggota Komisi IX DPR itu, dengan demikian, akan terlihat bagaimana perkembangan kasus Covid-19 yang dicapai lewat beberapa kali perpanjangan PPKM Mikro. Dari situ akan terlihat bagaimana tingkat keterpaparan Covid-19 itu, apalagi diperluas juga daerah yang diberlakukan PPKM Mikro.
“Jadi untuk secara fair bisa diketahui progres dan perkembangan dari penanganan Covid di Indonesia,” ujarnya.
Ketua DPP PAN ini menambahkan, pemerintah juga perlu membuka data-data testing yang dilakukan, karena berkaitan erat dengan jumlah orang yang terpapar. Semakin sedikit testing yang dilakukan maka semakin sedikit pula orang yang terpapar. Oleh karena itu, data testing juga perlu dibuka berikut orang yang terpapar.
“Itu kan kelihatan korelasinya, kita harus jujur lah untuk membuka data-data seperti itu, sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang sesuai dengan situasi di masa Covid seperti ini,” tandas legislator Dapil Sumatera Utara (Sumut) II itu.