JAKARTA – Pemerintah diminta melakukan evaluasi kebijakan kapal ternak terutama soal subsidi karena dianggap tidak efisien dan tidak efektif.
“Pemberian subsidi pemerintah untuk kapal ternak ibarat melukis di awan, tidak bermanfaat apa-apa, inefisien, dan inefektif,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews, Jumat(5/2/2016).
Viva mengatakan, sebaiknya pemerintah membuat kebijakan yang mendekatkan sentra produsen dan konsumen sehingga mengurangi biaya transportasi.
Permintaan daging sapi terbesar lanjut Viva ada di wilayah Jabodetabek, sekitar 65%.
Seharusnya pemerintah membangun sentra-sentra produksi peternakan sapi di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan sekitarnya.
“Masih banyak hamparan tanah luas. Masih banyak peternak yang membutuhkan bantuan pemerintah. Lebih baik subsidi untuk biaya angkut direlokasikan untuk mensubsidi peternak rakyat melalui pendampingan dan penyuluhan dari pemerintah,” kata Viva.
Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menjelaskan pemerintah menugaskan BUMN pangan untuk fokus di pembibitan, budidaya, dan penggemukan sapi.
“95% sapi di Indonesia milik rakyat petani ternak. Para petani memiliki satu sampai 4 sapi digunakan sebagai tabungan keluarga yang jadwal penjualannya tidak tergantung kepada kebutuhan pemerintah,” katanya.
BUMN ini kata Viva dapat memberdayakan BUMD dan membangun konsep peternakan inti-plasma yang melibatkan rakyat peternak sehingga ke depan pemerintah serta dapat berfungsi untuk mengendalikan pasokan dan harga.
Pemerintah katanya juga harus serius meningkatkan jumlah populasi dan mutu genetik sapi serta meningkatkan pendapatan petani ternak.
Hal yang harus dilakukan diantara lain, mencegah pemotongan hewan betina produktif di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) atau di luar melalui kebijakan yang tidak merugikan petani ternak.
Misalnya sapi itu dibeli pemerintah melalui dinas atau memberikan insentif kepada petani ternak yang memiliki sapi induk bunting dan melahirkan.
Kemudian melakukan impor sapi indukan produktif untuk menambah jumlah populasi dan perbaikan mutu genetik melalui teknologi budidaya yang sederhana dan tepat guna.
“Memberikan pendampingan dan penyuluhan secara efektif kepada petani ternak, baik dari tata laksana, pakan, atau penyakit hewan sehingga dapat meningkat produktivitasnya,” ujarnya.
Terakhir lanjut Viva, pemerintah harus menjadikan Indonesia sabagai eksportir pangan dunia, khususnya sapi dan daging.
“Potensi itu sangat terbuka lebar. Tinggal keseriusan pemerintah untuk merealisasikan cita-cita itu sesuai Nawa Citanya Presiden Joko Widodo,” ujar Viva.
Sumber: http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/02/05/pemerintah-diminta-evaluasi-subsidi-kapal-ternak?page=3
