Mobilitas masyarakat di Provinsi Sumbar mengalami eskalasi kenaikan jelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Terutama terjadi pada akhir pekan. Keramaian mulai terlihat khususnya di pusat perbelanjaan di bulan Ramadhan ini.
Sementara, saat ini di Sumbar terdapat beberapa daerah yang masuk zona merah Covid-19. Yakni, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Agam, dan daerah lainnya.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) khawatir jika aktivitas masyarakat tidak dibatasi karena merasa sukses vaksinasi, Indonesia akan bernasib sama seperti India yang mengalami tsunami Covid-19 gelombang II saat ini.
Untuk mencegah agar tidak senasib dengan India, pemerintah mengambil kebijakan melarang mudik Lebaran pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini dan memperketat pengawasan orang masuk di setiap perbatasan.
Kebijakan pemerintah melarang mudik Lebaran untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini menurut Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Athari Gauthi Ardi, seperti dua sisi mata pisau.
Di satu sisi mudik itu tradisi bagi masyarakat Sumbar yang ada di perantauan. “Saya pun merasakan juga kesedihan kalau seandainya tidak bertemu keluarga ataupun mudik di hari Lebaran,” ungkap Anggota Komisi V DPR RI dari Sumbar itu, dilansir dari Suararantau.com, Jumat (30/4/2021).
Tetapi di sisi lain, menurut Athari, Presiden RI, Jokowi dan DPR RI di pemerintahan, tidak menginginkan lonjakan baru angka Covid-19 seperti yang terjadi di India.
“Sudah ditemukan banyak pendatang dari India yang membawa virus yang sama. Tentu saja ini mengkhawatirkan kalau sampai terjadi second wave yang lebih mematikan. Makanya pemerintah mengimbau untuk tidak mudik dulu tahun ini agar tidak terjadi lonjakan baru,” tegas Athari.
Meski mudik dilarang, tetapi Athari juga mewanti-wanti, agar petugas yang bertugas di posko-posko perbatasan mengawasi keluar masuk orang diperbatasan, agar benar-benar professional dalam melaksanakan tugasnya. Jangan berlebihan mengambil tindakan dalam melaksanakan tugas.
“Yang paling penting saya berharap, jangan ada petugas-petugas yang overreacting (bereaksi berlebihan). Sehingga malah membuat masyarakat tidak nyaman,” tegasnya.
Related posts
Terkini
- Viva Yoga: PAN Tegaskan Penentuan Capres Hanya Urusan Waktu October 18, 2022
- Diikuti Ribuan Orang, Jalan Santai HUT PAN ke-24 Birukan Pantai Padang September 26, 2022
- Mendag Zulhas Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Daya Listrik 450 VA Menjadi 900 VA September 22, 2022
- Zulhas Usulkan Pemerintah Beli Hasil Panen Petani Rp100 Triliun per Tahun September 21, 2022
- PAN Sebut Pengesahan UU PDP Solusi Keamanan Data Pribadi Masyarakat September 21, 2022