Kontroversi Surat pungutan sumbangan penerbitan buku yang ditanda tangani oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, juga direspons anak muda minang yang juga Jubir Muda Partai Amanat Nasional Febri Wahyuni Sabran.
Febri Wahyuni yang akrab disapa Uni Eby ini menyebut Mahyeldi harusnya lebih hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan apalagi terkait sumbangan atau pungutan.
“Buya Mahyeldi harus hati-hati. Ini kan surat ditanda tangani langsung oleh Buya Mahyeldi, apalagi kabarnya uangnya masuk ke rekening Pribadi seseorang. Jangan sampai publik jadi tidak percaya lagi pada beliau sebagai pemimpin di Sumbar,” jelas Uni Eby.
Tak hanya itu, sebagai Pemimpin Uni Eby juga mengkritik Kepala Daerah dari PKS tersebut yang menurutnya banyak menuai kontroversi belakangan ini.
“Sibuknya harus dengan kinerja dan prestasi. Bukan malah banyak mencipta kontroversi yang melukai hati rakyat, kemarin ganti Mobil Dinas, sekarang sumbangan penerbitan buku,” tambah Uni Eby.
Sebagai putri daerah asli Sumbar, Uni Eby pun meminta Mahyeldi untuk lebih jujur kepada publik terutama terkait sumbangan penerbitan buku ini.
“Buya Mahyeldi harus jujur kepada publik terkait surat yang meminta sumbangan dana pernerbitan buku, Buya Mahyeldi tidak boleh menyalahgunakan posisinya sebagai gubernur dengan meminta uang kepada pihak luar,” tegas Eby
Masyarakat Sumatera Barat selama ini mengenal Buya Mahyeldi, mungkin saja orang yang jujur dan dapat dipercaya. Jika terkait masalah buku ini, Buya Mahyeldi menyembunyikan kebenaran untuk diketahui publik, sama saja Buya Mahyeldi merusak dunia intelektual. Pembelian buku tanpa tranpransi yang jelas akan merusak kredibilitas institusi Provinsi Sumatera Barat.
Related posts
Terkini
- Viva Yoga: PAN Tegaskan Penentuan Capres Hanya Urusan Waktu October 18, 2022
- Diikuti Ribuan Orang, Jalan Santai HUT PAN ke-24 Birukan Pantai Padang September 26, 2022
- Mendag Zulhas Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Daya Listrik 450 VA Menjadi 900 VA September 22, 2022
- Zulhas Usulkan Pemerintah Beli Hasil Panen Petani Rp100 Triliun per Tahun September 21, 2022
- PAN Sebut Pengesahan UU PDP Solusi Keamanan Data Pribadi Masyarakat September 21, 2022