Sejumlah tempat terutama milik pemerintah, dialih fungsikan untuk menjadi rumah sakit darurat COVID-19, baik bergejala maupun yang non gejala atau untuk isolasi mandiri (isoman) pasien COVID-19. Terutama pasca kasus ini terus melonjak dan rumah sakit tak mampu lagi menampung lonjakan pasien.

Pada 14 Juli 2021 kemarin kasus positif COVID-19 bertambah 54.517 sehingga totalnya 2.670.046 kasus. Pasien sembuh bertambah 17.762 menjadi 2.157.363 orang. Pasien meninggal bertambah 991 menjadi 69.210 orang.

Tempat perawatan dan isolasi mandiri menjadi sangat sulit. Bahkan untuk menguburkan jenazah yang meninggal pun harus antri. Lalu muncul usulan, agar gedung DPR dialih fungsikan menjadi RS Darurat COVID-19.

Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal DPP PAN,  Eddy Soeparno,  menilai khawatir karena keterbatasan fasilitas di gedung dewan tersebut.

“Gedung DPR tidak memiliki fasilitas untuk menjadi gedung isolasi mandiri. Justru kami khawatir keterbatasan fasilitas di DPR akan menyulitkan warga untuk melakukan isoman dan bahkan berpotensi memperburuk kondisi kesehatannya,” kata Eddy, dilansir dari Viva.co.id, Kamis (15/7/2021).

Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu mengusulkan, agar rumah jabatan atau rumah dinas anggota DPR, bisa digunakan. Yakni yang ada di Kalibata dan Ulujami.

“Selain merupakan hunian yang layak dan memiliki fasilitas relatif lengkap, pemantauan terhadap warga yang terpapar juga mudah dilakukan, karena keberadaannya di sebuah kompleks yang menyatu,” jelasnya.

Kompleks DPR memang tidak semua digunakan oleh anggota. Walau ada yang menggunakannya, menurut Eddy anggota dewan bisa mencari alternatif tempat tinggal lain jika rumah dinas digunakan sebagai tempat isoman pasien COVID-19.

“Rata-rata anggota DPR memiliki alternatif atau pilihan untuk pindah dan tinggal di tempat lain atau kembali ke dapilnya. Sementara warga belum tentu memiliki pilihan untuk tinggal ditempat selain rumahnya,” katanya.