Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menegaskan Evaluasi Pilkada Langsung jangan sampai menghilangkan prinsip kedaulatan rakyat.
“Salah satu bentuk kedaulatan rakyat adalah ketika ia bisa memilih pemimpinnya secara langsung. Jika hak tersebut dinihilkan tentu masyarakat akan keberatan,” ungkap Eddy.
PAN menilai persoalan Pilkada tidak hanya masalah biaya. Jika akan dievaluasi, PAN menyebut sebaiknya evaluasi juga menyasar soal mekanisme pelaksanaan pilkada.
“Saya lihat pilkada itu tidak hanya menyisakan persoalan terkait biaya. Akan ada pilkada serentak tahun 2020 dan 2024 ya, di antara itu nggak ada pilkada lagi. Artinya, Pilkada 2020 kita punya pilkada banyak, tahun 2024 kita punya pilkada lebih banyak lagi karena 570-an pilkada nanti tahun 2024 berbarengan dengan pilpres dan pileg,” ungkap Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VII DPR ini mengatakan PAN akan terbuka untuk melakukan evaluasi pilkada secara menyeluruh, tidak hanya soal langsung atau tidak langsung. Evaluasi itu termasuk soal akan banyaknya Plt yang memimpin daerah karena kepala daerahnya purnatugas pada 2022 dan 2023.
“Ada 272 Plt nah bagaimana pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah ketika Plt itu melaksanakan tugas selama satu bahkan ada yang dua tahun. Kan kalau Plt itu ada keterbatasan. Nah itu kita bahas secara menyeluruh,” tutupnya.