Keluhan masyarakat mengenai tarif listrik yang tiba-tiba membengkak didengar dan direspon DPR.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta PLN menanggapi keluhan masyarakat mengenai tagihan listrik bulan April yang meningkat tajam hingga mencapai 50 sampai 70 persen dari biasanya.
“PLN perlu menjelaskan secara transparan agar meredakan keresahan masyarakat yang kebingungan karena tagihan listriknya tiba tiba membengkak,” kata Eddy di Jakarta, Rabu (6/5).
Eddy mengaku sudah bicara dengan Direksi PLN dan mendapatkan penjelasan bahwa karena kondisi pandemi, petugas meter PLN tidak bisa berkunjung dari rumah ke rumah untuk mencatat penggunaan listrik pelanggan.
Oleh karenanya, PLN mengambil acuan rata-rata pemakaian listrik 3 bulan sebelumnya untuk menentukan tagihan listrik di bulan April.
Namun menurut Sekjen DPP PAN ini, PLN tetap harus memberikan penjelasan untuk mencegah meluasnya prasangka buruk dari masyarakat.
“Jangan sampai isu bahwa PLN melakukan subsidi silang, yang beredar luas di masyarakat membawa dampak buruk bagi citra PLN. Oleh karena itu, segera berikan penjelasan ke masyarakat secara transparan dan obyektif,” tambahnya.
Eddy juga meminta PLN segera memberikan kompensasi dan penyesuaian tagihan kepada pelanggan ketika kondisi pandemi telah usai.
“Pelanggan yang kelebihan bayar wajib dikompensasi dan pelanggan yang kurang bayar harus melunasi selisihnya. Semua konsumen harus diperlakukan secara adil,” tutup Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.