Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Daulay menilai, pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil yang menyebut bahwa Kemenag merupakan hadiah negara untuk NU tidak pantas disampaikan oleh pejabat negara.

Menurut Saleh, selain tidak memiliki landasan historis yang benar, pernyataan itu dapat menimbulkan sikap eksklusivitas di tengah masyarakat.

“Kalau disebut hadiah bagi NU, terkesan bahwa Gus Yaqut ingin mengatakan bahwa kementerian agama hanya milik NU saja. Kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang diatur. Tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia,” kata Saleh, dilansir dari Kedaipena.com, Senin, (25/10/2021).

Saleh pun mengaku khawatir, pernyataan Menag tersebut akan mendorong munculnya sekelompok orang tertentu yang merasa lebih hebat dari kelompok lainnya.

“Faktanya, ada banyak ormas dan elemen umat Islam yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan, untuk persatuan Indonesia. Sejatinya, semua kelompok itu sama di mata hukum dan pemerintahan. Termasuk dalam hal ini, seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. Mereka adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Indonesia,” tegas Saleh.

Oleh sebab itu, Saleh berharap, agar Presiden Jokowi dapat memberikan teguran dan peringatan. Sebab, pernyataan-pernyataan seperti ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari.

“Jika itu terjadi, akan menyisakan banyak persoalan kebangsaan yang tidak mudah diselesaikan,” ungkap Saleh.

Salah juga khawatir, pasca pernyataan Menag tersebut akan muncul elemen dan ormas lainya yang mengklaim mendapat hadiah kementerian lain.

“Misalnya, mendapat hadiah kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan lain-lain. Dengan begitu, persoalan akan menjadi pelik dan runyam. Karena itu, klaim-klaim seperti ini harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. Harus dipastikan bahwa kementerian agama adalah milik semua rakyat,” papar Saleh.

Untuk mengakhiri polemik dan kontroversi ini, Saleh mendesak, agar Menteri Agama dapat menyampaikan permohonan maaf.

Paling tidak, lanjut Saleh, Menag dapat meluruskan mispersepsi yang sempat muncul di tengah masyarakat. Menurut Saleh, cara itu adalah sikap terbaik yang perlu dicontohkan oleh para tokoh dan pejabat kita.

“Sebaiknya, minta maaf saja. Atau meluruskan mispersepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan,” tutur Saleh.

Sejalan dengan itu, Saleh meminta, agar Menteri Agama dapat bekerja lebih sungguh-sungguh mengurus persoalan umat.

“Akan lebih produktif, jika energi yang ada dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan agama, kualitas pelayanan haji, peningkatan toleransi dan hubungan antar/intra umat beragama, dan banyak lagi aspek kehidupan keagamaan lainnya,” tutur Saleh.

Saleh juga mengingatkan, jika pejabat negara semestinya dapat menghindari wacana, narasi, dan perdebatan yang tidak perlu.

“Sebaliknya, para pejabat publik harus berdiri di barisan terdepan untuk merangkul seluruh komponen anak bangsa,” tandas Saleh.