Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengungkap alasan penundaan pemilu demi menolong Wapres Ma’ruf Amin. PAN mengingatkan soal arahan Presiden Jokowi untuk berhenti bicara wacana penundaan pemilu.
“PAN mengikuti arahan dan kebijakan Pak Presiden Jokowi untuk berhenti mewacanakan tentang penundaan jadwal pemilu dan menyelenggarakan pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 serta Pilkada serentak di bulan November 2024,” kata Waktum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Selasa (19/4/2022).
“Arahan, kebijakan dan sikap politik Pak Presiden Jokowi sudah jelas, clear, terang-benderang, tidak multitafsir. Dan tugas dari seluruh partai politik, termasuk PAN untuk segera mempersiapkan verifikasi administrasi dan pendaftaran partai politik di bulan Agustus 2022,” imbuhnya.
Meski begitu, Viva tetap menghormati apa pun pendapat partai lain. Jubir PAN ini menegaskan pihaknya tidak akan ikut campur urusan rumah tangga partai lain.
“Tentang sikap partai politik lain, PKB, PAN tidak akan mencampuri urusan rumah tangga partai politik lain. PAN akan menghormati sikap dari partai politik lainnya,” ujar Viva Yoga.
Lebih lanjut, Viva Yoga mengajak seluruh pihak mempersiapkan diri untuk Pemilu 2024. Mengingat, sikap pemerintah sudah jelas untuk menyelenggarakan pemilu di Februari 2024.
“Marilah kita songsong pesta demokrasi rakyat di Pemilu 2024. Sesuai arahan Pak Presiden Jokowi bahwa penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) segera merencanakan alokasi anggaran pemilu melalui APBN atau APBD. Keseriusan pemerintah sudah jelas dengan telah dilantiknya anggota KPU RI dan Bawaslu RI beberapa hari lalu,” imbuhnya.
Viva lantas menyebut persiapan PAN untuk menyongsong pemilu 2024. Di antaranya, mempersiapkan komite pemenangan pemilu yang bersifat ad hoc telah dibentuk dan diresmikan dari tingkat nasional (KPPN), provinsi (KPPW), dan kabupaten/kota (KPPD).
Kemudian PAN juga tengah mempersiapkan pengkaderan di 514 kabupaten/kota. Serta menyiapkan nama saksi per TPS.
“Serta rekrutmen calon legislatif untuk tingkat DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” ujarnya.