Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bogor sebagai Kota Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar ekspose pada hari Senin, 18 Oktober 2021 dengan Pemerintah Kota Bogor. Ekspose itu bertujuan untuk menjelaskan maksud, tujuan dan isi dari raperda yang diinisiasi oleh DPRD Kota Bogor itu.

Ketua Pansus Raperda Bogor Kota HAM, Achmad Rifki Alaydrus, mengawali ekspose dengan menjelaskan pengertian dari HAM sendiri adalah kebebasan dasar dan hak-hak dasar manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Rifki yang juga merupakan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan bahwa negara, pemerintah, atau organisasi apa pun mempunyai kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi  manusia tanpa terkecuali.

“Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga ini menjadi dasar dari kami untuk menyusun raperda inisiatif ini,” kata Rifqi, dilansir dari RMOLJabar, Selasa (19/10/2021).

Lebih lanjut lagi, Rifki mengatakan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kota perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Bogor Kota HAM. Perda itu kata dia akan jadi dasar setiap upaya Kota Bogor  dalam menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM bagi segenap warganya.

“Dengan adanya penyelenggaraan Bogor Kota HAM ini diharapkan terciptanya kondisi ekonomi, sosial, politik dan budaya warga Kota Bogor yang menunjukkan keadilan dan solidaritas sosial yang berkelanjutan sebagai syarat terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera,” ujarnya.

“Ke depannya dalam raperda ini ada sanksi administratif bagi pelanggar HAM. Nanti kita perdalam lagi dengan tenaga ahli apakah sanksi bisa kita masukan didalam Raperda ini dan tidak melanggar asas-asas dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, HAM dan kebebasan dasar manusia yang menjadi lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini mencakup semua aspek HAM dan kebebasan dasar manusia yang diatur dalam UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak perempuan dan hak anak.