Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio mendukung permintaan Ombudsman untuk menunda impor beras. Eko Patrio melihat tidak ada urgensi untuk dilakukan impor beras.
“Saya mendukung upaya penundaan impor beras ini. Saya juga tidak melihat ada urgensi dari dilakukannya impor beras ini. Ada beberapa hal yang melatarbelakanginya,” kata Eko Patrio, dilansir dari Detikcom, Rabu (24/3/2021).
“Pertama, impor beras ini akan dilakukan mendekati masa panen, artinya nanti akan merugikan petani sendiri karena akan memberikan pengaruh terhadap harga panen yang otomatis akan jadi lebih murah,” sambungnya.
Ketua DPW PAN DKI Jakarta itu kemudian memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) soal proyeksi produksi beras RI saat ini. Menurut Eko, konsumsi beras juga menurun tiap tahun.
“Kedua, data dari BPS menunjukkan ke depan proyeksi produksi beras sebetulnya masih mencukupi kebutuhan. Tingkat konsumsi beras per orang kita juga turun terus tiap tahun. Di saat yang bersamaan juga pemerintah berhasil meningkatkan ketersediaan lahan baku untuk komoditas beras dari 7,1 juta hektare menjadi 7,46 juta di 2020,” katanya.
Lebih lanjut, Eko menilai pemetaan kebutuhan impor beras meleset. Dia menyoroti cadangan beras Bulog.
“Bicara mengenai data, hal lain yang menurut saya menarik karena ternyata pemetaan kebutuhan impor beras masih meleset. Ini ada laporan bahwa cadangan beras di Bulog sudah melewati batas 1 juta ton atau di bawah volume minimal untuk stabilisasi pasokan beras. Tetapi, malah Bulog mengatakan sulit untuk menyalurkan beras yang sudah diimpor sebelumnya,” jelas dia.
“Temuan di enam gudang Bulog di Tegal misalnya, terdapat tumpukan beras hingga 2.000 ton yang diimpor dari Vietnam, Thailand dan India pada 2018 yang sekarang sudah buruk kualitasnya. Ini baru di Tegal, jika mengacu pada data seluruh Indonesia, total beras turun mutu ini mencapai 106.642 ton,” lanjutnya.
Menurut Eko kebutuhan masyarakat terhadap beras tidak terpetakan dengan jelas. Eko Patrio mewanti-wanti agar impor beras tidak menguntungkan sejumlah pihak.
“Saya rasa fenomena ini menggambarkan permasalahan utama kita saat ini, di mana kebutuhan masyarakat tidak terpetakan dengan jelas sehingga impor beras yang sudah dilakukan tidak dapat disalurkan karena di lapangan sudah tercukupi bahkan surplus. Jangan sampai, kebijakan impor beras ini hanya menguntungkan segelintir pihak saja dan justru malah merugikan petani dan masyarakat luas,” jelasnya.
Diketahui, pemerintah mewacanakan impor 1 juta ton beras. Ombudsman RI menyoroti ada potensi maladministrasi dalam keputusan impor beras itu.