Anggota DPR RI Fraksi PAN, Prof. Zainuddin Maliki melihat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim tampak pesimis dengan PJJ.

Model pembelajaran daring itu dia nilai menjadi penyebab sistem belajar tidak efektif.

PJJ di kota besar seperti Jakarta saja masih menyimpan banyak masalah, apalagi di kota kecil sehingga menurutnya pembelajaran tatap muka (PTM) tak dapat ditawar lagi.

“PTM silakan dilaksanakan, tapi sebaiknya jangan dipaksakan, terutama di zona merah. Tetap prioritaskan aspek kesehatan siswa didik,” ungkap Zainuddin, menanggapi kebijakan membuka PTM pada awal tahun ajaran Juli 2021 itu.

Menurutnya, jika pilihannya adalah melaksanakan PTM, maka di samping pengurangan jam dan jumlah rombongan belajar, juga penyiapan lingkungan belajar sesuai tuntutan prokes perlu diperhatikan.

“Vaksinasi guru seyogyanya juga masuk dalam bagian dari upaya penyiapan PTM”, ungkap mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu.

Sesuai laporan Menteri Nadiem kepada Komisi X DPR RI, saat ini guru yang divaksin baru 1,54 juta atau 28 persen dari 5,6 juta. Menurutnya, Kementerian Kesehatan saat ini memiliki persediaan 75 juta vaksin, sehingga tidak ada masalah soal ketersediaan impor vaksin.

Namun, dilaporkan Kemendikbud Ristek bahwa pelaksanaan vaksinasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang sudah berjalan selama ini lebih banyak PTK yang berada di kota besar. DKI misalnya, telah memvaksinasi 78 persen, DIY 75 persen, Jatim 35 persen, Jawa Barat 34 persen, Maluku Utara hanya 3 persen dan Aceh 2 persen saja.

“Oleh karena itu perlu kerja ekstra keras untuk memvaksin sekitar 4 juta guru dan tenaga pendidikan yang belum tervaksinasi karena mayoritas mereka berada di kota-kota kecil,” ungkap Penasehat Dewan Pendidikan Jawa Timur itu.

Sementara itu, sejak dikeluarkam SKB 4 Menteri bulan Maret 2021 yang mengatur akselerasi pembelajaran tatap muka dengan prokes ketat, sejauh ini mayoritas sekolah belum berani memilih melaksanakan pembelajaran tatap muka.

“Hanya 29 persen SMA dan Aliyah yang selama ini menyelenggarakan PTM, 71persen masih bertahan dengan PJJ. SMP dan Tsanawiyah 26 persen tatap muka dan 74 persen PJJ. Sementara SD dan MI hanya 21 persen tatap muka dan 79 persen PJJ,” ungkap Zainuddin mengutip laporan Kemendikbud Ristek dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI.

Membaca kecenderungan masyarakat ke depan, rasanya tidak mudah mengajak merubah sikap lebih dari 70 persen satuan pendidikan di setiap jenjang yang selama ini masih bertahan dengan PJJ.

“Meski seluruh pendidik dan tenaga kependidikan tervaksinasi, belum jaminan bersedia mengubah dari PJJ kepada layanan pembelajaran tatap muka,” ungkap anggota DPR RI asal Dapil Jatim X Gresik-Lamongan itu.

Dengan demikian disarankan agar Mendikbud Ristek tidak segan-segan turun ke lapangan.

“Ajak mereka dialog. Jelaskan mengapa sudah harus PTM dan coba fahami alasan mengapa tetap memilih PJJ. Mereka yang masih memilih PJJ karena merasa berada di zona yang belum aman covid-19, tidak bisa begitu saja dipaksa dengan alasan PTM tidak bisa ditawar lagi,” pungkasnya.