Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN, Daeng Muhammad, mengapresiasi capaian layanan bisnis PT PLN (Persero) yang mencapai 99 persen di Provinsi Jawa Barat. Sebagai perusahaan negara, PLN berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik.

Menurutnya, PLN harus mampu berpikir visioner dengan manajemen yang modern dan efisien, sehingga perusahaan itu mampu tumbuh secara sehat dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, serta tidak tergantung dengan APBN.

“Nanti kita cek, apakah (faktanya) riil atau hanya dalam arti kata hitung-hitungan dengan durasi. Misalnya seperti dikatakan oleh Dirutnya bahwa (aliran listrik) PLN 24 jam hidup. Ini jangan sampai sebatas target pencapaian saja tetapi secara pelayanan listriknya tidak optimal,” kata Daeng, dilansir dari Harianmerahputih.id, Jumat (3/9/2021).

Daeng juga menegaskan, pemerintah memberikan kewenangan yang luar biasa terhadap PLN yaitu dengan monopoli market konsumen. PLN merupakan satu-satunya perusahaan listrik yang melayani secara monopoli seluruh republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

“Yang jadi pertanyaan, kenapa monopoli ini tidak mampu dimanfaatkan dengan itung-itungan yang transparan. Karena yang sering mengemuka sekarang adalah PLN memiliki utang sebesar Rp500 triliun dari nilai penjualan. Saya bicara kritis seperti ini karena saya ingin fasilitas yang diberikan negara untuk memonopoli konsumen PLN itu mampu di-manage oleh direksi PLN dan jajarannya untuk menjadikan PLN mandiri, dan ke depannya tidak tergantung hanya kepada Penyertaan Modal Negara (PMN),” tukas Daeng.

Daeng melanjutkan, perlu ada sikap keterbukaan dan transparansi dari Direksi PT PLN (Persero) ketika ada penugasan dari negara yang membebankan keuangan PLN.

“Jelaskan ini kepada kami sebagai Anggota DPR. Kendalanya dimana, keterlambatan pembayaran atas perintah atasan yang diberikan oleh PLN atau memang PLN harus melakukan efisiensi terhadap biaya produksi listrik. Yang dilakukan ini perlu audit secara menyeluruh terhadap menagerial PLN. Sehingga kedepan PLN mampu berkompetisi. Jangan (bernasib sama) seperti PT Pos dan Giro yang jaringannya sudah banyak di mana-mana, tetapi lama-lama mati secara pelan-pelan,” kata Daeng.

Legislator dapil Jawa Barat VII itu juga mengkritisi buruknya kualitas pemasangan instalasi yang telah dilakukan PLN ke berbagai wilayah. la menilai, instalasi yang dipasang tersebut sangat rentan sekali dan kualitasnya sangat rendah, karena terbukti dalam kurun waktu 2 sampai 3 bulan tiang-tiang yang dipasang itu sudah miring.

“Artinya, seolah-olah jumlah kredit pencapaian jaringan instalasi listrik ke wilayah-wilayah itu hanya target semata tanpa berpikir kualitas. Jaringan itu (memang) sudah ada, tetapi dibangun secara serampangan. Saya mau pelayanan itu sesuai target, sampai ke desa-desa dan pegunungan-pegunungan di Jawa Barat demi kepentingan masyarakat Jawa Barat, karena kita sudah 76 tahun merdeka. Kenapa kita melangkah tidak sekaligus yaitu bicara konteks capaian target, tetapi juga bicara tentang kualitas pelayanan,” tegasnya.

Negara ini sudah lama merdeka, lanjut Daeng, oleh karenanya jangan sampai target-target ini hanya memunculkan image ke publik bahwa pemerintah seolah-olah sudah melakukan semuanya secara optimal.
“Tetapi kenyataannya pemasangan instalasi itu kualitasnya sangat rendah, dan ketika hujan sedikit saja terjadi pemadaman (arus listrik). Itu realita yang dirasakan oleh masyarakat. Sebetulnya standardisasinya seperti apa. Hal inilah yang perlu diperbaiki,” tutup Daeng.