Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) menyatakan penolakan keras akan rencana pemerintah mengimpor 3,07 juta ton garam. Mereka sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berisi penolakan rencana impor garam.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR Fraksi PAN Slamet Ariyadi seharusnya memaksimalkan upaya menyerap garam dari Petani/Petambak garam.

“Pemerintah seharusnya berupaya maksimal agar serapan garam rakyat bisa maksimal. Angka 3,07 Juta Ton ini bukan hal yanImg sedikit dibandingkan produksi garam rakyat pada tahun 2021 yg diperkirakan mencapai 2.100 juta Ton,” kata Slamet Ariyadi di Jakarta, Kamis (25/3).

Anggota DPR Dapil Madura ini mengaku merasakan langsung keresahan petambak garam yang khawatir garam impor akan membuat harga di petambak anjlok.

“Pemerintah juga seharusnya fokus untuk memberikan fasilitas kepada petambak garam dalam rangka memaksimalkan produksi petambak garam rakyat. Sehingga ke depan sudah tidak ada lagi ketergantungan impor,” tegasnya.

Slamet yang juga Wasekjen DPP PAN ini mendorong pemerintah untuk lebih berpihak pada kepentingan petani atau petambak garam dengan regulasi yang berkeadilan.

“Perlu diberikan bantuan fasilitas infrastruktur yang memadai sehingga masyarakat petambak garam tidak lagi merasa terbebani dengan ongkos angkut atau mobilisasi dari tambaknya,” tuturnya.

“Kalau petani diberikan subsidi pupuk, maka saya berharap pemerintah juga harus memberikn subsidi kepda petambak garam,” tutup Slamet.