Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus, meminta aparat penegak hukum segera bertindak dalam menyikapi bocornya data kependudukan yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota.

Menurut Guspardi, perlu dilakukan investigasi dan penyeledikan lebih lanjut.

“Jadi terhadap kebocoran data yang terjadi di beberapa kabupaten-kota itu pihak aparat penegak hukum harus memproses dengan melakukan penyelidikan, penyidikan kenapa sampai terjadi kebocoran data, harus dilakukan secara proaktif,” kata Guspardi, dilansir dari Tribunnews.com, Selasa (15/6/2021).

Guspardi menambahkan, jika hasil dari investigasi menunjukkan ada unsur pidana, ia meminta pihak yang terlibat harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di lain sisi, pemerintah melalui Dukcapil setempat perlu mematikan (take down) dulu seluruh layanan yang terkoneksi dengan internet.

Selanjutnya harus memperkuat sistem pengamanan server data kependudukan agar kejadian serupa tidak berulang lagi kedepannya.

“Kalau seandainya itu masuk ke ranah hukum dan merugikan banyak orang dan ada unsur unsur pidananya kenapa tidak harus (pidana).

Kepolisian juga harus proaktif dan profesional, bisa saja persoalan serupa juga terjadi di wilayah lainnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Guspardi menjelaskan bahwa Kemendagri mengakui ada data kependudukan yang bocor.

Data tersebut berasal dari Kabupaten Malang, Kabupaten Subang, Kota Bogor dan Kabupaten Bekasi.

Kebocoran data kependudukan tersebut terjadi karena adanya peretasan empat server milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di empat lokasi tersebut.