Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PAN, Achmad Hafisz Tohir, mendesak pemerintah memprioritaskan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar bangkit kembali setelah pandemi Covid-19.

Salah satu caranya dengan memperbesar kucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para pelaku UMKM. Menurutnya, pemerintah terkesan berpihak kepada kalangan industri dan korporasi yang besar.

Anggota Komisi XI DPR RI itu menilai, akibat pandemi banyak UMKM gulung tikar karena kekurangan modal. Padahal diketahui Komisi XI DPR RI sudah menyetujui kucuran KUR hingga Rp130 triliun. Kalau ini diberdayakan, banyak UMKM yang bisa naik kelas. Bahkan menurutnya, jika diperlukan Presiden Joko Widodo membentuk lembaga khusus untuk mengurus KUR UMKM.

“Namun sangat disayangkan, banyak UMKM yang stagnan karena program KUR kurang mengenai sasaran yang tepat. Sehingga banyak usaha mikro (UMi) yang tidak berhasil naik kelas menjadi UMKM. Dan UMKM sedikit sekali yang berhasil menjadi usaha besar,” ujar Hafisz, dilansir dari Dobrak.co, Sabtu (25/9/2021).

Dijelaskan Hafisz, UMKM di Indonesia berbeda dengan negara lain. Jika di negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat, UMKM dikendalikan industri besar. “Jadi kalau bermasalah, pemerintahnya berusaha menyelamatkan UMKM. Sektor industri sangat menggerakkan UMKM,” tuturnya.

Desakan Hafisz ini beralasan, karena saat ini pemerintah terlihat belum serius menyelamatkan UMKM akibat dampak pandemi Covid-19.

Padahal UMKM, menurut legislator dapil Sumatera Selatan I itu, telah terbukti memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup signifikan. Bahkan, bisa dikatakan bahwa sektor UMKM ini penyumbang 95 persen, perekonomian nasional.

“Karena itu, perlunya memperkuat sektor UMKM untuk menjadi negara maju, dimana syarat untuk menjadi negara maju itu, jumlah pelaku entrepreneur sekitar 2,5 persen hingga 12,5 persen dari rasio penduduknya. Memang ini menjadi tantangan ke depan. Saat ini rasio kewirausahaan Indonesia baru 2 persen,” paparnya.