Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah menyepakati pembiayaan utang 2022 sebesar Rp 973,58 triliun. Anggota DPR RI Fraksi PAN, Eko Hendro, Purnomo alias Eko Patrio mengkritisi hal tersebut.

“Pembiayaan utang 2022 ditargetkan Rp 973,58 triliun. Perlu tetap dikelola secara bijak dan transparan. Fraksi PAN mendorong agar pemerintah benar-benar serius dalam menjaga risiko utang,” katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah, dilansir dark Detikcom, Rabu (29/9/2021).

Pihaknya berpendapat risiko utang pemerintah akan turun jika utang yang digunakan dapat produktif. Saat ini, lanjut dia, rasio utang terhadap pendapatan negara sudah mencapai 27% dan melebihi batas aman sebesar 20%.

Fraksi PAN juga meminta pemerintah menetapkan target agar dapat menurunkan rasio bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat. Dengan demikian APBN bisa lebih berpihak untuk kepentingan masyarakat melalui belanja modal dan belanja subsidi.

“Selain itu fraksi PAN meminta pemerintah dapat memperbaiki manajemen cashflow dalam pengelolaan pembiayaan utang, mengingat sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA masih mencatatkan angka yang tinggi yaitu Rp 145,6 triliun per Agustus.

Dijelaskannya, besarnya SILPA menggambarkan APBN yang tidak efisien karena harus menanggung beban bunga SBN yang cukup tinggi. Oleh karena itu Fraksi PAN merekomendasikan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya kelebihan pembiayaan serta menargetkan batas maksimum atas SILPA tersebut.

Dia juga menyoroti defisit anggaran pada APBN 2022 yang ditetapkan Rp 868 triliun atau 4,85% terhadap PDB. Defisit tersebut turun jika dibandingkan dengan 2021 yang mencapai 5,8% terhadap PDB.

“Fraksi PAN mendukung upaya konsolidasi fiskal sehingga diharapkan terjadinya normalisasi defisit fiskal di bawah 3% terhadap PDB pada 2023,” sebut Eko.

Namun demikian, Fraksi PAN tetap mengingatkan pemerintah berhati-hati terhadap berbagai risiko yang dapat menyebabkan melesetnya penerimaan negara. Hal itu jika terjadi berpotensi menambah defisit fiskal di tahun depan.

“Sementara pembiayaan investasi tahun 2022 yang ditetapkan Rp 182,31 triliun terutama pembiayaan investasi pada BUMN dan BLU agar benar-benar optimal dalam mendukung perbaikan kerja BUMN, yang tercermin dari peningkatan laba dan dividen serta penguatan BLU dalam mendukung akses pembiayaan bagi UMKM, UMi (ultra mikro) dan MBR,” tambahnya.