Sejumlah tokoh nasional mengkritik penanganan Covid-19 yang dinilai tumpang tindih dan terlalu banyak yang komando. Terlalu banyak komando dalam penanganan pandemi Covid-19 ini diamini oleh anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Intan Fauzi.

Ia menyebut tim penanganan pandemi terlalu banyak, seperti Satuan Tugas (Satgas) di tingkat pusat maupun daerah, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) hingga koordinator PPKM.

“Ya kita dulu ada Gugus Tugas, di dalamnya kan KPC-PEN. Artinya penanganannya penanganan kesehatan dan ekonomi nasional. Kalau dari awal sampai sekarang kan tidak bisa dipisahkan ibaratnya buah simalakama ya. Ibu mati atau Bapak mati, karena kesehatan dan ekonomi sudah teriak,” ujar Intan, dilansir dari Kumparan.com, Kamis (5/8/2021).

Intan enggan berbicara terkait banyaknya struktur organisasi yang menangani pandemi Covid-19. Namun, ia yakin apabila struktur organisasi yang ada semua menjalankan perannya dengan baik, maka penanganan Covid-19 pasti berlangsung cepat dan tepat. Apalagi, kini penanganan juga sudah di bawah kendali pemerintah pusat.

“Sebetulnya, bicara struktur, semua menjalankan dengan baik, tentu akan baik. Karena ini semua sudah ditarik ke pusat, semua sudah center (terpusat) pemberlakuan PPKM, PSBB, dan sebagainya,” beber dia.

“Sekarang kan semua harus persetujuan pusat. Apalagi sekarang kalau bicara PPKM Jawa-Bali dan PPKM luar Jawa-bali, Menko Marves dan Menko Perekonomian semua kendali sudah di pusat. Pemda-pemda hanya tinggal menjalankan aturan,” tambah Intan.

Lebih lanjut, Intan menegaskan, sebenarnya saat ini pemerintah sudah memiliki wewenang penuh dalam penanganan corona. Begitu juga sudah ada Perpres 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN, lalu ada juga PP 23/2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Semuanya sudah di pemerintah. Hak budgeting itu kan DPR boleh dibilang kita hanya melakukan pengawasan. Sekarang dari hak pengawasan ya kami bisa lakukan. Nah, pemerintah harusnya dengan anggaran yang sebesar itu harus bisa menjalankan itu dengan baik, sehingga tidak ada lagi kejadian seperti ini. Jadi bukan hanya masalah struktur organisasi, tetapi implementasi sebetulnya,” pungkasnya.