Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus menyoroti pembentukan Kementerian Investasi yang telah disetujui DPR RI.

Guspardi menduga BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang selama ini adalah Badan yang betugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal bisa jadi dinaikkan statusnya menjadi Kementrian Investasi.

Saat ini penanganan investasi tersebar di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi dan BKPM.

Menurutnya Kementerian Investasi yang diusulkan oleh presiden agar penanaman investasi dan izin investasi di Indonesia menjadi fokus di satu pintu.

“Sehingga aspek kebijakan terkait investasi, transparansi, kepastian serta kemudahan pengurusan administrasi  berusaha dan berinvestasi di Indonesia bisa lebih ditingkatkan,” kata Guspardi, dilansir dari Tribunnews.com, Senin (12/4/2021).

Legislator asal Sumbar itu menjelaskan, sebagai Kementerian Investasi nantinya struktur dan tugas pokok, tanggung jawab dan kewenangan tentu juga berubah dan akan lebih luas bila dibandingkan berstatus sebagai badan.

Bagaimana pembagian tugas di masing-masing level, kemudian antara kementerian berkoordinasi dan saling bersinergi maksimal.

“Kementerian Investasi mesti mengejar ketertinggalan daya saing iklim usaha. Kemudian  melakukan berbagai terobosan dan  langkah progressif agar investasi  meningkat lebih cepat,” ucap Guspardi.

Guspardi berharap, Kementerian Investasi ini punya peran yang sangat spesifik dalam konteks menggerakkan roda perekonomian Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, target dan sasarannya harus terukur dan jelas.

Bagaimana Kementerian Investasi ini dapat meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

“Sehingga bisa melakukan akselerasi terhadap ekonomi Indonesia yang tengah terpuruk akibat pandemi Covid-19,” pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.