Masyarakat Madura yang tergabung dalam Forum Petani Garam Madura (FPGM) melayangkan surat yang ditujukan kepada Presiden RI, Joko Widodo beserta institusi pemerintah lainnya, mulai dari DPR RI, Menteri, Pemerintah tingkat Provinsi hingga tingkat Kabupaten, tertanggal 15 April 2021.

Inti surat tersebut merupakan keberatan terhadap kebijakan Pemerintah terkait importasi garam sejumlah 3,07 Ton.

Hal tersebut dengan alasan :

1. Stock garam rakyat di Madura masih tersisa sebanyak 400 ribu ton

2. Menjelang panen garam rakyat mendatang, stock akan semakin menumpuk

3. Anjloknya harga jual garam rakyat selama 2 tahun terakhir yang jauh dibawah biaya produksi akan berpotensi harga jual akan semakin anjlok

4. Belum dimasukkannya komoditi garam sebagai bahan pokok dan penting, serta belum ditentukannya HPP garam  bahan baku, maka garam rakyat semakin tidak terlindungi dan semakin lemah posisi tawarnya di ranah pasar domestik

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Fraksi PAN, Slamet Ariyadi, mengaku sangat mendukung langkah para petani garam terbarut.

“Sebagai wakil rakyat tentu kami mendukung hal tersebut,” kata Slamet, dilansir dari Lensajatim.id, Minggu (23/05/2021).

Apalagi, kata politisi muda asal Kabupaten Sampang tersebut, hal itu menyangkut nasib dan kesejahteraan petani garam yang ada di Indonesia, khususnya di pulau Madura.

“Kita akan kawal, sebab impor garam akan merugikan petani garam,” ungkapnya.

Pihaknya juga berharap, sebaiknya pemerintah memprioritaskan untuk menyerap garam rakyat yang saat ini stoknya masih melimpah.

“Harusnya pemerintah menyerap hasil produksi garam rakyat,” tandasnya.