RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menuai kontroversi karena diduga tidak mencantumkan kata ‘madrasah’ sebagai jenis-jenis pendidikan di Indonesia. Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN, Yandri Susanto mengkritik hal tersebut.

“Madrasah adalah bagian tidak terpisahkan dari sistem pendidikan di Indonesia. Sejarah madrasah bahkan sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi tidak ada alasan memisahkan madrasah dari RUU Sisdiknas,” kata Yandri, dilansir dari Detikcom, Selasa (29/3/2022)

Wakil Ketua Umum PAN ini menegaskan, jika kata ‘madrasah’ tak masuk, draf RUU Sisdiknas yang disusun Kemendikbudristek ini tidak layak. Yandri menolak RUU Sisdiknas dibahas oleh DPR.

“PAN menegaskan 100 persen akan menolak RUU Sisdiknas ini kalau frasa Madrasah tidak ada,” tegasnya.

Menurut Yandri, alih-alih menghilangkan, seharusnya RUU Sisdiknas justru lebih memperkuat madrasah sebagai satuan pendidikan yang mengkolaborasikan pendidikan agama Islam dan pendidikan sains. Terlebih, kata Yandri, banyak madrasah unggul yang prestasinya melampaui sekolah umum.

“Apalagi sekarang sudah banyak madrasah unggulan dengan prestasi yang luar biasa. Seperti misalnya Madrasah Insan Cendekia yang prestasinya melampaui sekolah-sekolah umum. Seharusnya RUU Sisdiknas memperkuat peran madrasah agar lebih adaptif dengan perkembangan teknologi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Yandri meminta penyusunan RUU Sisdiknas lebih transparan dan melibatkan berbagai pihak seperti Muhammadiyah dan NU. Hal itu supaya Sistem Pendidikan Indonesia nantinya bisa lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman.

“RUU Sisdiknas ini sangat strategis karena berkaitan dengan ikhtiar kita mempersiapkan generasi masa depan. Sehingga harus terbuka, transparan, dan melibatkan banyak pihak untuk memberikan masukan,” ujarnya.