Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menegaskan urgensi kerja sama multilateral semakin mengemuka untuk pemulihan pasca pandemi.

Menurutnya, saat ini vaksinasi Indonesia baru mencapai 3,8 persen, masih di bawah rata – rata global yang 5,7 persen. Karena itu, perlu kerja sama multilateral untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi melalui akses dan ketersedian vaksin.

Hal itu disampaikannya usai menerima Duta Besar Uni Eropa untuk RI H.E Vincent Piket di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dilansir dari Berita Parlemen, Kamis (15/4/2021).

Dia menjelaskan pandemi Covid-19 telah merusak seluruh tatanan ekonomi global. Indonesia sendiri memiliki leverage tinggi serta pasar terbesar di ASEAN. Menguasai setengah dari populasi di wilayah ASEAN, menjadikan Indonesia sebagai regional leader sehingga berpengaruh bagi perekonomian regional maupun dunia.

“Sehingga vaksinasi ini sangat penting karena ketika tidak capai target maka semua asumsi makro kita akan drop. Karena itu, selain menghasilkan vaksin sendiri kita berharap saluran-saluran diplomatik kita fokus kepada akses vaksin,” terangnya.

Selain kerja sama vaksin, Politisi Fraksi PAN ini juga mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia-Uni Eropa untuk membentuk working group dalam rangka akselerasi penyelesaian I-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement.

Kemitraan ekonomi komprehensif ini diharapkan membuka akses pasar dan mendorong investasi dari perusahaan-perusahaan negara anggota Uni Eropa.

Uni Eropa merupakan tujuan pasar utama minyak sawit Indonesia. Menurut database Eurostat, impor rantai minyak sawit UE dari Indonesia mencapai Rp 40 triliun per tahun dan terus meningkat.

Untuk itu, diharapkan Uni Eropa dapat melalukan relaksasi kebijakan terkait akses minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis sawit Indonesia.

Sejalan dengan itu, Hafisz menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengembangkan biodiesel melalui kebijakan B30. Menurutnya, kebijakan ini akan melahirkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan melaui penerapan mekanisme ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), sekaligus menjawab keraguan Uni Eropa terhadap sawit Indonesia.

“Nah, itu tantangan bagi kita bagaimana B30 masuk dalam skala ekonomi yang berlandaskan lingkungan atau green economy. Apalagi saat ini, pemerintah tengah membentuk tim audit untuk sawit kita sehingga ini cukup baik untuk menangkis serangan yang menyudutkan sawit kita,” imbuhnya.