Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua diharapkan digodok untuk menyejahterakan masyarakat. Dorongan ini datang dari delegasi DPR Papua yang menyambangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Mereka tidak menginginkan terlalu banyak pemekaran seperti itu, tetapi yang ada hari ini sebetulnya harus ditingkatkan kesejahteraan harus bagus,” kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay, dilansir dari Medcom.id, Senin (21/6/2021).

Fraksi PAN menerima delegasi DPR Papua saat menyampaikan aspirasi pada pembahasan revisi UU Otsus yang sedang dibahas DPR. Delegasi DPR Papua juga meminta persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dituntaskan.

“Sehingga masyarakat dan rakyat Papua merasa bagian yang integral dengan Indonesia. Untuk itu kita harus memperhatikan persoalan itu,” ucap Saleh.

Saleh menuturkan delegasi juga menginginkan revisi UU Otsus Papua tidak hanya terbatas dua pasal. Persoalan Papua dinilai kompleks.

“Mereka menginginkan semua aspek yang menjadi perhatian kita hari ini harus menjadi bagian revisi UU tersebut,” ujar Saleh.

Anggota Komisi IX DPR itu mengatakan masyarakat Papua ingin terlibat aktif dalam pembahasan revisi beleid tersebut. Politikus Papua juga ikut digandeng.

“Agar pelaksanaan revisi UU itu melibatkan sedapat mungkin rakyat Papua termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Supaya masukan-masukan ini langsung konkret dalam wujud nyata bisa direalisasikan secepatnya,” kata Saleh.