Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Intan Fauzi mendorong pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberikan perhatian terhadap penanganan kaum perempuan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19.
Hal itu sejalan dengan kebijakan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali terhitung sejak dari tanggal Sabtu 3 Juli hingga tanggal 20 Juli 2021 mendatang. Kebijakan tersebut diambil untuk menekan laju penularan Covid-19 yang sudah semakin mengganas.
Ia menilai dengan adanya varian baru virus corona dari varian Alpha, Beta, Delta hingga varian Kappa yang disebut-sebut dapat menular dan menimbulkan gejala berat pada pengidapnya.
“Kalau ada pasien yang akan melahirkan, kemudian terdeteksi positif (Covid-19; red). Sekarang banyak rumah sakit yang tidak menerima, padahal ibu yang mau melahirkan perlu mendapatkan penanganan dan tindakan cepat baik proses kelahiran normal maupun operasi,” kata Intan, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Rl dan Menteri Keuangan RI, dilansir dari Timesindonesia.co.id, Senin (5/7/2021).
Rapat Kerja juga dihadiri Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Satgas Penanganan Covid-19, BPJS Kesehatan, Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Secara khusus, rapat membahas kebijakan strategis dalam penanganan peningkatan kasus Covid-19 termasuk penanganan pasien anak dengan Covid-19. Dan, kedua mengagendakan pembahasan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) dan klaim pasien Covid-19.