Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Haerudin, meminta Kementerian Pertanian (Kementan) membersihkan jajaran internalnya dari pemburu rente impor pangan. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementan Senin (20/09/2021).

“Banyak petani kita yang tadinya mandiri menjadi bangkrut akibat kebijakan pemerintah, karena di ruang kebijakan internal Kementerian Pertanian ada sekelompok orang dan mafia yang berharap keuntungan dengan cara mudah untuk memburu rente dari ruang kekuasaan melalui kebijakan impor pangan,” ujar Haerudin, Jumat (24/9/2021).

Haerudin menyoroti persoalan impor pangan terkesan memenuhi rasa keinginan sekelompok pihak saja, bukan berdasarkan pada kebutuhan terhadap ketersedian pangan tertentu yang mengharuskan pemerintah melakukan impor pangan.

“Saya berharap Kementan bisa bijaksana dalam membuat kebijakan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi para petani,” ungkapnya.

Haerudin juga berharap ditengah kondisi turunnya anggaran di sektor pertanian, Kementerian Pertanian harus melakukan inovasi dalam program-program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan petani.

Dirinya meminta Kementan membuat program strategis yang dapat melibatkan banyak pihak dengan pendekatan program padat karya.

“Pangan merupakan pertahanan hidup matinya sebuah bangsa sehingga perlu keseriusan dalam pengelolaannya,” katanya.

Pada kesempatan terakhir Haerudin menyoroti ketidakhadiran Menteri Pertanian dan Empat Direktur Jenderal (Dirjen) Kementan dalam Rapat Kerja tersebut.

Menurutnya, DPR sebagai Lembaga Negara yang posisinya sejajar dengan Presiden sementara Menteri sebagai pembantu Presiden.

“Dengan demikian ketidakhadiran Menteri dalam rapat kerja bersama DPR dapat mengganggu secara politik karena ketidakhadirannya dapat dianggap merendahkan posisi DPR,” pungkasnya.