Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih memberi catatan penting terhadap distribusi vaksin Covid-19. Vaksin ini merupakan salah satu harapan bagi masyarakat Indonesia untuk melewati pandemi yang berkepanjangan. Untuk itu, ia menginginkan agar PT Biofarma bersama dengan pihak terkait lainnya berhati-hati dalam menyalurkan vaksin ini.
“Catatan penting untuk vaksin ini saya titik beratkan terkait rantai pasoknya. Karena ini barang yang spesifik, vaksin ini harus dijaga suhunya serta higienisnya, mudah-mudahan distribusi vaksin dari pabrik kepada tangan konsumen tidak terjadi human error atau hal buruk lainnya,” kata Hakim, dilansir dari Berita Parlemen, Sabtu (28/11).
Hal tersebut ia sampaikan usai pertemuan tim kunspek Komisi VI DPR RI dengan sejumlah mitra kerja, di Subang, Jawa Barat, Jumat (27/11).
Legislator Fraksi PAN ini juga meminta PT Biofarma bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan ataupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyosialisasikan terhadap kualitas dan keamanan vaksin ini kepada masyarakat. Karena dalam waktu dekat ini vaksin ini diharapkan dapat didistribusikan ke masyarakat.
“Dalam hal ini PT Biofarma dapat berkolaborasi atau bekerjasama dengan Kemenkes dan BPOM untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini benar-benar baik dan sudah teruji keamanannya,” kata Hakim.
Kemudian, Hakim meminta penerima vaksin ini diprioritaskan kepada garda terdepan penanganan Covid-19, seperti dokter dan tenaga kesehatan, TNI, Polri, aparat Hukum, dan pelayanan publik.
“Prioritas penerima vaksin saya harapkan kepada front liner yang telah menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19,” tutup Hakim.
Related posts
Terkini
- Viva Yoga: PAN Tegaskan Penentuan Capres Hanya Urusan Waktu October 18, 2022
- Diikuti Ribuan Orang, Jalan Santai HUT PAN ke-24 Birukan Pantai Padang September 26, 2022
- Mendag Zulhas Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Daya Listrik 450 VA Menjadi 900 VA September 22, 2022
- Zulhas Usulkan Pemerintah Beli Hasil Panen Petani Rp100 Triliun per Tahun September 21, 2022
- PAN Sebut Pengesahan UU PDP Solusi Keamanan Data Pribadi Masyarakat September 21, 2022