Anggota DPR RI Fraksi PAN, Ahmad Yohan mengatakan hal yang wajar anggaran pertahanan Indonesia perlu ditingkatkan terutama dari sisi peremajaan atau modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) sebesar Rp1,7 kuadriliun.

Namun, Yohan mengatakan Fraksi PAN memiliki pertimbangan berbeda terkait belanja alutsista yang nilainya cukup fantastis meski dimulai pada RAPBN 2022. Apalagi, sekarang pemerintah lagi menghadapi pandemi COVID-19.

“Hemat kami, belanja alutsista penting tapi belum menjadi prioritas saat ini. Pemerintah saat ini diminta agar lebih fokus pada pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional (PEN), serta memperkuat social safety net selama pandemi COVID-19,” kata Yohan, dilansir dari Viva.co.id, Sabtu (5/6/2021).

Hal ini, kata dia, yang membuat pemerintah diberikan diskresi luas terkait pengelolaan fiskal, termasuk toleransi terhadap defisit APBN melampaui 3 persen dari PDB untuk pemulihan ekonomi nasional hingga tahun 2023. Apalagi, saat ini ruang fiskal sangat terbatas akibat koreksi terhadap pendapatan negara karena dampak pandemi COVID-19.

“Pendapatan negara masih mengalami kontraksi 16,7 persen. Pendapatan yang terkontraksi sementara belanja negara yang terus membengkak, akan berkonsekuensi pada pelebaran defisit APBN,” jelas dia.

Sementara, lanjut Yohan, pembiayaan alutsista tidak menjadi prioritas sebagaimana maksud Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

“Bila belanja alutsista dengan nilai fantastis ini dipaksakan dalam jangka pendek, hal ini akan memberikan tekanan serius pada APBN. Defisit APBN makin lebar,” katanya.

Di samping itu, Yohan menambahkan rencana belanja alutsista hingga tahun 2044 ini tidak cukup dengan Perpres saja sebagai regulasi yang menjadi payung hukum belanja pertahanan hingga Rp.1,7 kuadriliun. Maka, belanja alutsista ini perlu dipertegas dalam RPJMN, RKP dan regulasinya UU sehingga memiliki posisi politik anggaran yang sustain dengan kepastian hukum yang jelas.

“Sehingga, tidak berubah saat rezim pemerintahan berganti demi menjaga wilayah kedaulatan NKRI. Lalu, pembiayaan modernisasi/peremajaan alutsista sesuai skema APBN, diarahkan produksi alutsista dalam negeri. Kalaupun kerja sama, harus ada transfer of knowledge dalam rangka peningkatan daya saing industri pertahanan dalam negeri,” tandasnya.

Sebelumnya beredar Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020-2024 (Alpalhankam) yang menyatakan bahwa Kemenhan RI akan menganggarkan belanja alutsista sebesar USD 124.995.000 atau setara dengan Rp1.788.228.482.251.470 (kuadriliun).